Pengusaha Keluhkan Sosialisasi Tax Amnesty Terlalu Cepat
Dampaknya, wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya tertunda. “Bayangkan, September ini kan tarif paling rendah, pasti orang-orang muncul semua,” katanya. Di sisi lain, pengusaha masih menghitung angka tebusan yang tergolong besar. Hal ini menjelaskan mengapa pengusaha belum terlalu banyak mengikuti tax amnesty.
Dari sisi aturan dan praktik, Haryadi percaya Direktorat Jenderal Pajak menjalankan prosedur dengan lengkap dan memiliki payung hukum memadai. Bahkan Ditjen Pajak memiliki manual di internet berupa Frequently Asked Questions (FAQ).
Masalahnya, waktu yang dimiliki petugas pajak tidak banyak karena wajib pajaknya banyak juga," ujarnya.
Terkait kapasitas petugas pajak, Ade Sudrajat menyebut pelayanan mereka beragam, tidak memiliki standar yang sama. Tapi dia berharap hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tax amnesty. “Ada yang mengerti sekali,” ujarnya. “Ada yang sok tahu juga.”
Pandangan serupa disampaikan Franciscus Welirang. Direktur Indofood ini berharap agar prosedur amnesti pajak lebih simpel, jauh lebih gampang bagi orang-orang yang mau ikut. Misalnya, format pengisian tax amnesty masih terlalu ruwet. (Baca: Kelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi Pajak).
Menurut dia, karena perpajakan di Indonesia menganut self assesment maka sikap saling mempercayai sangat penting. “Pemerintah perlu mempercayai orang yang mengajukan tax amnesty itu tulus dan akan mendeklarasikan apa yang dia miliki,” ujarnya.
Sebab, “Dia mempercayai pemerintah, selanjutanya pemerintah juga men-treat sesuatu yang lebih menjamin,” katanya. “Jangan minta-minta buktilah. Ini kan administratif, jadi ruwet dong.” (Lihat pula: Jokowi: Tax Amnesty Ini Hak, Sasarannya Pembayar Pajak Besar).
