Dua Resep Sri Mulyani Menghadapi Badai Ekonomi
“Indonesia melakukan paket kebijakan perdagangan yang cukup signifikan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Ini perkembangan yang baik, karena sebelumnya, menurut laporan Global Alert, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling sering menerapkan hambatan perdagangan,” ujar dia.
Rekomendasi kedua, yakni mengurangi ketimpangan. Indikator kesenjangan (koefisien gini) Indonesia meningkat 11 level selama 11 tahun menjadi ke 41 pada 2014. Ketimpangan tajam ini bisa menghambat potensi pertumbuhan jangka panjang Indonesia. “Masalahnya, ketimpangan di Indonesia banyak ditentukan oleh hal-hal yang di luar kendali penderita,” ujarnya.
Sepertiga dari ketimpangan di Indonesia disebabkan oleh empat faktor pada saat seseorang lahir: di provinsi mana ia lahir, di desa atau kota, apakah kepala rumah tangga perempuan, dan eberapa tinggi tingkat pendidikan orang tua. Artinya, kesenjangan pendapatan bukan sekadar dampak dari ketimpangan, tetapi akibat munculnya ketimpangan peluang.
Anak-anak Indonesia yang lahir dengan ketimpangan tersebut akan sulit mengatasi ketimpangan di masa depan. Faktor pertama yang menentukan adalah layanan kesehatan. Sekitar 37 persen balita Indonesia mengalami stunting atau tidak menerima nutrisi yang cukup, mulai dari kandungan hingga usia dua tahun. Stunting mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang. Ini berarti satu dari tiga anak Indonesia akan kehilangan peluang lebih baik dalam hal pendidikan dan pekerjaan dalam sisa hidup mereka.
Ini adalah musibah bagi Indonesia. Tingkat stunting di Indonesia sangat tinggi dibanding negara tetangga yakni Thailand 16 persen dan Vietnam 23 persen,” kata Sri.
Ketersediaan anggaran maupun kualitas penggunaan anggaran juga berpengaruh. Tingkat belanja kesehatan terhadap PDB di Indonesia merupakan yang terendah ke lima di dunia, yaitu 1,2 persen pada 2014. Akses layanan kesehatan di pedesaan juga menurun. (Lihat pula: Sri Mulyani Masuk Kabinet, Bursa Saham dan Rupiah Menguat).
Lebih dari 40 persen penduduk di Kalimantan Barat, Maluku, dan Sulawesi Barat memerlukan lebih dari satu jam untuk mencapai rumah sakit umum, dibanding 18 persen secara nasional. Hanya tiga provinsi yang memenuhi rekomendasi World Health Organization (WHO) dengan adanya satu dokter untuk tiap 1.000 orang penduduk.
Faktor kedua yang berperan dalam ketimpangan peluang adalah belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah di desa berpeluang lebih kecil untuk memiliki guru terlatih dan fasilitas yang baik. Akibatnya, capaian pendidikan sangat bervariasi antara kabupaten dengan kota, dan antarprovinsi.
Lebih lanjut Sri mengungkapkan angka partisipasi juga belum ideal. Pada tingkat SMA, angka partisipasi sekolah turun drastis bagi penduduk miskin. Hanya 33 persen anak-anak dari kelompok 20 persen termiskin tetap sekolah pada tingkat SMA, dibandingkan dengan 76 persen untuk kelompok dua puluh persen terkaya.
