Atasi Kelesuan Ekonomi, IDB Didorong Perbesar Dana Infrastruktur
Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al-Madani -sebelum digantikan Bandar bin Mohammed- mengatakan selain pinjaman proyek fisik dan program sosial, lembaganya menyalurkan pinjaman kredit ekspor kepada seluruh pelaku usaha di negara anggota. Hal ini untuk meningkatkan aktivitas perdagangan antar negara anggota IDB. Total dana yang disalurkan IDB mencapai US$ 113 miliar atau Rp 1.492 triliun sejak berdiri.
“Kami akan terus mendorong ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, membangun perangkat moneter yang bisa mengintegrasikan seluruh elemen keuangan masyarakat,” katanya. “Juga mengetaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.” (Baca pula: Ironis, Keuangan Syariah Lebih Berkembang di Inggris dari Indonesia).
Untuk diketahui, IDB merupakan lembaga pembiayaan pembangunan internasional yang didirikan sebagai tindak lanjut dari deklarasi yang dicetuskan dalam Konferensi Menteri Keuangan Negara-Negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada Desember 1973. Saat itu tengah terjadi konflik antara negara Timur Tengah dan Israel sehingga dibutuhkan bantuan dan kerja sama untuk membantu negara Muslim. Hingga saat ini jumlah anggotanya mencapai 57 negara.
Perhelatan Sidang Tahunan IDB kali ini, yang ke-41, merupakan kedua kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah setelah 1995. Pertemuan ini merupakan forum tertinggi IDB yang diselenggarakan setahun sekali dan dihadiri oleh anggota Dewan Gubernur IDB. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan penting dan strategis guna memastikan IDB bisa membantu negara anggota dalam mensejahterakan rakyat.
Mengusung tema “Meningkatkan Pertumbuhan dan Mengentaskan Kemiskinan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Keuangan Inklusif”, pertemuan kali ini fokus pada enam topik. Pertama, koordinasi dan kerja sama teknis untuk pembangunan antar negara-negara anggota. Kedua, inisiatif pembangunan ketahanan ekonomi bagi negara anggota.
Perhatian utama yang ketiga yaitu memajukan investasi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keempat, pembiayaan syariah yang inovatif untuk pengentasan kemiskinan. Kelima, pasar syariah mikro bagi keuangan inklusif. Terakhir, pendekatan syariah dalam pendanaan infrastruktur.
