Kementerian PUPR Siap Potong Anggaran Rp 5,7 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap memangkas anggarannya sebesar Rp 5,7 triliun tahun ini. Nilai ini masih lebih rendah dari rencana pemerintah yang akan memotong angggaran Kementerian PUPR tahun ini sebesar Rp 8,4 triliun.
"Besok saya akan melapor ke Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (26/4). (Baca: Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Hemat Rp 50,6 Triliun)
Taufik mengatakan pihaknya sudah melakukan perhitungan mengenai potensi anggaran yang bisa dipangkas tahun ini. Perhitungan dilakukan dengan menyisir sejumlah proyek yang proses lelangnya belum bisa selesai pada kuartal I tahun ini.
Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kementerian belum bisa menyelesaikan lelang proyek sesuai target pada Maret lalu. Salah satunya adalah dikarenakan masalah pada lelang seperti keterlambatan lelang dan pengumuman lelang yang masih disanggah oleh peserta lelang.
Taufik mengaku serapan anggaran Kementerian PUPR per hari ini masih rendah. Hanya 12,07 persen atau Rp 12,5 triliun dari total anggaran tahun ini Rp 104 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari target kementerian tahun ini, yakni 15-16 persen. Namun, kata dia,persentase ini masih lebih tinggi dibandingkan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Dia tetap berharap serapan anggaran dapat lebih dipercepat dengan sejumlah cara. Selain membatalkan lelang paket yang tidak berjalan, pengambilan keputusan dan pengendalian kondisi di lapangan merupakan salah satu solusi percepatan serapan anggaran. "Tapi dengan dikurangi paketnya ini kami harap serapan anggaran dapat lebih cepat lagi," kata Taufik. (Baca: JK Minta Kementerian dan Lembaga Pangkas Belanja Operasional)
Penghematan ini merupakan buntut dari permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh K/L melakukan penghematan belanjanya. Efisiensi ini dilakukan terutama yang berkaitan dengan belanja operasional serta belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas, seperti pengadaan mobil.
Jokowi ingin agar anggaran K/L tahun ini difokuskan pada program-program yang bisa memberikan manfaat lebih besar pada perekonomian. “Tidak perlu banyak-banyak program. Konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat bagi rakyat,” ujar Jokowi.
Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016, pemerintah berencana memangkas anggaran 60 K/L. Jumlah anggaran yang dipangkas mencapai Rp 50,6 triliun. (Baca: Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan Kementeriannya mendapat jatah pemotongan paling besar. "Kementerian PUPR mendapat rencana penghematan Rp 8,4 triliun, dari sebelumnya Rp 104 triliun," ujarnya usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta (7/4).
Basuki memastikan penghematan anggaran ini tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan pemerintah. Selain dari hasil lelang proyek yang belum selesai, penghematan anggaran akan diambil dari pemangkasan biaya operasional, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.
Meski harus berhemat lebih besar, kata Basuki, Kementerian PUPR juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Tambahan alokasi anggaran ini digunakan khusus untuk percepatan pembangunan fasilitas Asian Games, salah satunya Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. (Baca: Bappenas Dapat Kewenangan Atur Alokasi Anggaran Kementerian)
