Bappenas Dapat Kewenangan Atur Alokasi Anggaran Kementerian
Sistem ini akan mulai diterapkan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dengan sistem ini, jumlah mata anggaran kementerian dan pemda akan dikurangi, tapi anggarannya bisa sama. Dia mencontohkan pemda Yogyakarta, yang pada tahun mata anggarannya mencapai 3.000 jenis kegiatan. Tahun ini dikurangi menjadi 1.300 dan tahun depan kembali dikurangi menjadi hanya 900. Dengan berkurangnya mata anggaran, alokasi dananya akan menjadi lebih banyak untuk setiap program atau kegiatan.
Alokasi anggaran yang bisa ditentukan oleh Bappenas hanya anggaran nonoperasional. Teknisnya Kementerian Keuangan akan menjelaskan berapa total anggaran pemerintah dan dari mana saja sumber pembiayaannya. Setelah itu, dikurangi anggaran operasional seperti biaya pegawai dan lain-lain. Sisanya anggaran nonoperasional yang kemudian bisa ditentukan alokasinya oleh Bappenas bersadarkan program prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sistem perencanaan dan penganggaran ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi. Nantinya, uang atau anggaran kementerian tidak lagi mengacu pada fungsi, melainkan pada program yang paling prioritas.
“(sebelumnya) Kalau dalam kementerian itu fungsinya ada lima, berarti harus dibagi lima. Tapi ini tidak begitu. Kita harus prioritaskan yang mana, kemudian rumuskan programnya. Mungkin nanti hanya dua programnya,” ujar Darmin. (Baca:Fokus Garap Empat Wilayah, Pemerintah Kurangi Anggaran Kementerian)
Secara konsep, kata Darmin, pembahasan mengenai perencanaan dan penganggaran ini selesai. Namun, dalam pelaksanaannya Bappenas dan Kementerian Keuangan masih harus duduk bersama. Agar tidak ada tumpang tindih kewenangan, yang bisa memperpanjang mata rantai birokrasi.
Menurut Sofyan, untuk menjalankan sistem penganggaran ini Bappenas tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Karena pada akhirnya yang menentukan anggaran adalah Kementerian Keuangan. Mengenai hal tersebut, Jokowi pun meminta agar Kementerian Keuangan dan Bappenas dapat menjadi contoh agar sinergi ini dapat terwujud.
