Target Ambisius, Kebijakan Pajak Jadi Tak Matang
Persoalan pajak merupakan salah satu dari lima pokok yang disorot oleh ISEI dalam pertemuan ini. dalam pemaparannya, Darmin mengatakan, langkah pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah positif untuk menambah kapasitas APBN-P 2015. Namun, itu jadi persoalan jika pengalihan dana subsidi tersebut lamban dibelanjakan, maka tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
?Mudah-mudahan belanja semester II akan membaik untuk melawan tendensi perlambatan ekonomi,? kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Kemudian yang juga disorot adalah persoalan harga dan pasokan bahan pangan pokok karena hal ini terkait inflasi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat. Darmin juga merekomendasikan agar nilai pemerintah menjaga tukar rupiah. ?Yang juga perlu digalakkan adalah menabung sebagai pendalaman pasar keuangan,? tuturnya.
Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menyarankan, pemerintah menggeser permulaan tahun fiskal dari 1 Januari ke 1 April. Hal ini untuk menyesuaikan antara waktu penerimaan negara dari pajak dengan pengeluaran belanja modal pemerintah.
Selama ini serapan anggaran selalu rendah di kuartal I dan kuartal II, dan tinggi di kuartal III dan kuartal IV. Ini karena pada kuartal I, pemerintah tidak memiliki cashflow untuk melakukan belanja modal, lantaran penerimaan pajak baru mulai pada Maret.
?Kalau ada pergeseran tahun fiskal, pemerintah dapat melakukan penggalangan dana di awal yang bisa langsung digunakan pada kuartal I tahun fiskal. Jadi pemerintah memiliki empat kuartal penuh untuk melakukan belanja modal,? kata dia.
