BI Optimistis Rupiah Bisa Menguat ke Rp 12.500
Saat ini masih banyaknya instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bertransaksi dengan mata uang asing. (Baca: Menkeu: Defisit Transaksi Berjalan Tetap Hantui Rupiah)
Ketua Komisi XI Fadel Muhammad meminta pemerintah untuk mendorong lembaga negara dan BUMN untuk mengakhiri penggunaan valuta asing (valas) dalam bertransaksi. ?Kenakan sanksi bagi yang tidak mengindahkan aturan tersebut,? kata dia.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eko Susetyo mengatakan, volatilitas rupiah saat ini akan berdampak buruk bagi masyarakat dan pengusaha. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kurs rupiah bisa semakin melemah pada Mei-Juli, sebab biasanya pada periode tersebut ada peningkatan permintaan dolar AS untuk membayar dividen dan utang.
?Kalau Fed Rate nanti naik, lalu hal itu (permintaan dolar AS yang meningkat), serta menjelang lebaran. Pasti akan ada gejolak harga makanan, dan impor tetap naik. Apa langkah jangka pendeknya? Bagaimana pemerintah meyakinkan pelaku pasar,? kata dia.
(Baca: ?Jangan Mimpi Rupiah Kuat?)
Wilgo Zainar, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra juga menambahkan, masyarakat sudah mengalami kesulitan ketika bahan bakar minyak (BBM) naik. Kemudian, pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak pada kenaikan harga barang pokok.
Pada kesempatan yang sama, Anggota dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Achmad Hatari juga menyampaikan, asumsi rupiah dalam APBN menjadi patokan bagi pemerintah dan pengusaha dalam perhitungan keuangan. Untuk itu, penting bagi pemerintah menjaga kurs rupiah pada level tersebut. ?Kan nggak mungkin, APBN dibahas lagi untuk kedua kalinya.?
