KPK Bikin Sistem untuk Mengawasi Sektor Minerba

Dengan sistem MoMI ini diharapkan akan ada koordinasi antarsektor. Nantinya KPK akan berperan untuk mengumpulkan data dari kementerian/ lembaga terkait.

Selama ini gubernur dan bupati ternyata tidak memiliki data mengenai kegiatan yang dilakukan para pengusaha tambang, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada surveyor.

Padahal surveyor dibayar oleh perusahaan tersebut, sehingga sangat rawan  penyelewengan dan penyalahgunaan. ?Bagaimana mau transparan kalau data saja tidak ada,? ujar dia.

Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Sujatmiko mengakui hal tersebut. Selama ini perusahaan mineral dan tambang tidak menyerahkan data kepada pemerintah daerah. Pemerintah akan terus menertibkan dan menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan data ke pemerintah daerah.

?Dari seluruh pemegang IUP ada setengahnya lebih yang tidak memberikan data. Kalau mereka nggak laporkan akan diberi sanksi,? kata dia.