Tantangan Kabinet Jokowi, Mulai dari Ego Sektoral Hingga Reformasi Birokrasi
Dia menjelaskan, dari pengalamannya selama 10 tahun di kabinet, hal yang paling mudah dilakukan adalah mengubah undang-undang. ?Setelah kita jalani, reform is not easy. Mengubah undang-undang is only one step. Ternyata implementasi itu adalah the biggest issue,? ujar dia.
M. Chatib Basri turut menceritakan pengalamannya melakukan perubahan saat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurutnya, perubahan itu tidak dapat dilakukan secara cepat, dan dimulai dari hal kecil namun berdampak besar. Mulai dari memperbaiki website hingga pelatihan pegawai BKPM menanggapi investor melalui telepon.
?(Kalau saya investor), saya nggak akan terbang dari New York ke Jakarta hanya untuk tahu Indonesia, karena it cost me US$ 5.000-US$ 6.000. (Yang) pertama saya cek adalah website,? ujar Chatib.
Website BKPM ketika itu, kata dia, isinya tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang menarik bagi investor. ?Bahkan saya nggak mengerti apa isinya. Isi perpres, peraturan menteri keuangan. Kalau mau ubah web kita nggak perlu ke DPR. Itu bisa dilakukan segera,? tuturnya.
Selain itu, Chatib mulai memperbaiki sistem komunikasi kantor. Pertimbangannya, investor yang masih membutuhkan informasi tambahan akan memilih untuk menelepon langsung ke kantor. Para petugas BKPM kemudian diberikan pelatihan agar mampu menghadapi investor.
BKPM saat itu juga menerapkan proses komplain langsung kepada para investor. Setiap investor diberikan PIN (Personal Identification Number) sehingga mengetahui di bagian mana berkas investasinya tertahan. Keluhan langsung ke Kepala BKPM langsung ditindaklanjuti ke setiap deputi terkait.
Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kabinet pada pemerintahan sekarang harus mengutamakan proses kerja sebagai tim, sehingga harus menghindari ego sektoral.
?Menteri bisa berasal dari latar belakang berbeda, tapi ketika kerja harus sebagai tim,? ujarnya.
