Politisi PDI-P Minta Presiden Terbitkan Perppu Subsidi BBM
Akan tetapi langkah Pertamina tersebut memunculkan kepanikan masyarakat akibat terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah. Pemerintah lantas menjamin akan mengambil tanggung jawab jika kuota melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 46 juta kl.
Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan, menilai penerbitan Perppu hanya akan menimbulkan perselisihan dan perdebatan baru yang nantinya akan menambah keruh suasana. Menurut dia, langkah Pertamina melakukan penjatahan sebenarnya sudah baik dan hanya memerlukan sistem pejatahan yang lebih tepat.
?Ada ruang untuk perbaikan. Bukan sekadar menuntut kuotanya ditambah, kan tidak bisa. Itu kan amanat undang-undang. Jadi kita harus main di koridor itu,? tutur Bambang yang juga anggota Dewan Komisaris Pertamina itu.
Dia menilai, kebijakan terkait BBM bersubsidi perlu diambil secepatnya sebelum periode anggaran 2014 selesai sehingga bisa membantu ketahanan anggaran pada tahun 2015 nanti.
?Bukan saja membantu yang 2015 tetapi juga untuk membantu anggaran tahun 2014 ini,? ujarnya.
