Sambut MEA, Konsultan Pajak Wajib Registrasi Ulang
Dia mengungkapkan saat ini pemerintah masih membahas penerapan aturan tersebut dalam pemberlakuan MEA nanti. Pasalnya nasib para konsultan negara tetangga yang masuk ke Indonesia belum jelas nasib sertifikasinya untuk beroperasi di Indonesia. Meskipun begitu, John menerangkan, kemungkinan besar branchmark aturan yang akan mengatur kasus seperti itu akan mengarakan konsultan asing untuk tetap mengikuti aturan dan standarisasi yang berlaku di negara tempat dia menyalurkan jasa konsultasinya.
Penyelesaian persoalan perpajakan nasional dengan mendorong sisi pemerintah saja, menurut dia tidak akan maksimal. Stakeholder terkait seperti aosiasi-asosiasi yang juga menjaring para konsultan harus dimasimalkan untuk memastikan wajib pajak tertib menunaikan kewajibannya membayar.
"Tingkat kepatuhan tingkat wajib pajak (WP) masih rendah, jadi kita ingin dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP tadi peranan asosiasi ini sangat menentukan, bukan hanya dikerahkan oleh pemerintah saja. Kenapa? Karena mereka itu day to day mengetahui kepatuhan dari WP itu tadi," terangnya.
Salah satu bentuk pengawasan ketat yang kini diberlakukan pemerintah mlui adanya aturan tersebut, tambah John, yakni adanya sanksi bagi konsultan jika kliennya terbukti melakukan tindak pidana fiskal. "Akan kena sanksi seperti dibekukan izinnya, kalau keputusannya sudah inkrah maka dicabut izinnya, sanksinya jelas kalau yang sekarang," ujarnya.
Selain itu, ruang gerak luas bagi konsultan untuk memiliki jabatan rangkap kini dengan pemberlakuan aturan tersebut tidak diperkenankan lagi. "Ya mereka milih, jadi kalau ini bukan profesi hidup saya, ya biarkan saja izinya dicabut," kata John.
