Kode Etik BPK Perlu Diperketat
?Saya rasa kenapa (BPK) Polandia bisa merekomendasikan hal tersebut karena melihat ada kesan perilaku politik itu. Jadi ya jangan sampai ada kesan seperti itu nantinya,? tutur dia.
Achsanul Qosasih, anggota Komisi XI DPR, mengatakan meski diisi oleh mantan politisi, BPK secara fungsional dan struktural tetap independen. ?Cuma terkadang masih ada teman BPK yang orientasinya terkesan masih terkait dengan partai politik,? katanya.
Menurut dia, sampai saat ini hasil pemeriksaan BPK masih cukup independen. Namun dia mengusulkan agar UU BPK direvisi, terutama dalam hal rekrutmen pimpinan BPK. ?Harus mengedepankan unsur internal BPK. Kan dari sembilan BPK, cuma satu Pak Hasan Bisri yang karir. Harusnya minimal 30 persen dari dalam,? kata dia.
Seperti diketahui, saat ini Ketua BPK dipegang oleh Rizal Djalil, mantan politisi dan anggota Komsisi XI DPR dari Partai Amanat Nasional. Selain dia, anggota IV BPK Ali Masykur Musa adalah mantan politisi Partai Kebangkitan bangsa. Bahkan dalam pemilu 2014, dia ikut dalam konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat.
Selain keduanya, anggota BPK yang juga punya keterkaitan politik adalah Agung Firman Sampurna yang merupakan anak Kahar Muzakir, politisi Partai Golkar yang diduga terlibat dalam kasus Hambalang.
