Sri Mulyani: Defisit APBN 2020 Berpotensi Tembus Rp 1.000 Triliun
Belanja negara terdiri dari Rp 1.959,4 triliun belanja pemerintah pusat. Kemudian Rp 760,7 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa.
Dalam kenaikan belanja tersebut, terdapat tambahan kompensasi Rp 76,08 triliun. Perinciannya, Rp 38,25 triliun untuk PT PLN dan Rp 37,38 triliun untuk PT Pertamina. Dengan demikian, secara keseluruhan total kompensasi untuk PLN mencapai Rp 45,42 triliun dan Pertamina Rp 45,02 triliun.
(Baca: Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Pulih Tahun Depan, Diproyeksi Tumbuh 5,5%)
Selain itu, terdapat pula tambahan stimulus fiskal yang terdiri dari subsidi bunga UMKM, termasuk UMi Rp 34,2 triliun, diskon tarif listrik menjadi 6 bulan Rp 3,5 triliun, bantuan sosial tunai dan sembako hingga Desember Rp 19,62 triliun, serta cadangan stimulus Rp 60 triliun dari tambahan belanja Rp 40,7 triliun dan realokasi dari dana stimulus yang tak terpakai.
Meski demikian, terdapat pula penghematan lanjutan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 50 triliun dan penghematan belanja pegawai THR dan Gaji 13 sebesar Rp 12,4 triliun.
Untuk bisa menalangi defisit anggaran tersebut, Sri Mulynai menilai akan dilakukan pembiayaan anggaran melalui pengadaan surat berharga negara yang sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag (Perppu) 1 tahun 2020. "Below the line akan ada tambahan PMN Rp 25,27 triliun dalam pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Maka dari itu, target pembiayaan anggaran dalam outlook dipatok Rp 1.028,5 triliun. Jauh lebih tinggi dari Perpres 54 tahun 2020 yang sebesar Rp 852,9 triliun.
