47 Ribu Desa Telah Salurkan Bantuan Langsung Tunai Rp 2,9 Triliun
Kenaikan besaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditandatangani Sri Mulyani di Jakarta, 19 Mei 2020.
Dengan kenaikan ini, total anggaran BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun. Selain peningkatan nominal, jangka waktu pemberian BLT Desa juga ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan.
Rinciannya, tiga bulan pertama bantuan diberikan sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Kemudian untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan.
Selain itu, Sri Mulyani juga menghapus batasan maksimal pagu dana desa yang digunakan untuk BLT Desa. Hal ini dilakukan, agar memberikan keleluasaan pemerintah desa dalam menganggarkan BLT desa dan memperluas cakupan KPM.
(Baca: Sri Mulyani Ibaratkan Bayi Kembar Siam Penanganan Kesehatan & Ekonomi)
Untuk diketahui, penyaluran dana desa hingga 30 April tercatat sudah mencapai Rp 20,99 triliun atau 29,48% dari pagu alokasi. Capaian tersebut meningkat 195,95% dari periode yang sama tahun lalu. Penetapan PMK baru ini diharapkan semakin mempercepat penyaluran dana desa.
Kementerian Keuangan memperkirakan penyaluran dana desa pada Mei mencapair Rp 11,67 triliun, sehingga sampai dengan akhir Mei penyaluran dana desa dapat mencapai Rp 31,96 triliun atau setara dengan 44,9% dari pagu alokasi.
Selanjutnya, pada akhir Juni penyaluran dana desa diperkiran sudah mencapai Rp 42,64 triliun, atau 59,9% dari pagu. Dengan demikian, pada semester I 2020 penyaluran dana desa dapat melebihi 50%.
(Baca: Jokowi Soroti Deflasi Bahan Pangan dan Pelemahan Daya Beli Masyarakat)
