BPJS Kesehatan Selamatkan Rp 1 T dari Praktik Fraud Peserta dan Faskes
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan menurutnya terus berupaya mencegah terjadinya fraud. Caranya, dengan memperbaiki sistem BPJS Kesehatan yang transparan dengan menggunakan teknologi yang memadai.
"Seperti peserta yang harus cuci darah dan penyakit dengan biaya tinggi lainnya kita wajibkan peserta memakai fingerprint," ujarnya.
Bayu menuturkan bahwa potensi fraud menjadi salah satu penyebab defisit keuangan lembaga tersebut. Meski begitu, ia menilai kesesuaian iuran tetap menjadi penyebab utama defisit.
Seperti diketahui, pemerintah akan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Dengan kenaikan iuran ini, asuransi negara ini diprediksi tak akan lagi mengalami defisit keuangan.
"Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 berjalan, kami hampir tidak defisit," ucap Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi video, Selasa (14/5).
Menurut Fachmi, kenaikan iuran akan membuat keuangan BPJS Kesehatan dapat lebih seimbang. Adapun dalam Perpres, besaran iuran untuk peserta mandiri kelas III sama dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yakni Rp 42 ribu per bulan.
Namun, khusus tahun ini, peserta mandiri hanya perlu membayar Rp 25.500 per orang per bulan. Sementara pemerintah akan menanggung sisanya sebesar Rp 16.500.
Sedangkan untuk iuran untuk peserta mandiri kelas II dan kelas III ditetapkan masing-masing sebesar Rp 100 ribu dan Rp 150 ribu yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Meski begitu, Fachmi belum bisa menyampaikan angka pasti proyeksi kondisi keuangan BPJS Kesehatan tahun ini.
