RAPBN 2021 Disepakati, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Masih Rapuh
Pemerintah juga akan melakukan pemulihan industri, termasuk manufaktur, pariwisata, investasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Stimulus juga masih akan tetap dijalankan tahun depan. Fokusnya adalah pada sektor informal, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), petani, nelayan, korporasi, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan strategis di masyarakat.
Untuk mendorong perekonomian, pemerintah juga akan menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan ekfektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan pengendalian impor, dan meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan. Pemerintah dan DPR juga menyepakati pengendalian defisit dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN.
(Baca: Asumsi Makro RAPBN 2021 Disepakati, Kurs Rupiah Dipatok 14.900/US$)
Alasan RAPBN 2021 Tak Pakai Surat Perbendaharaan Negara
Pada rapat itu Sri Mulyani sempat mengusulkan memakai suku bunga SBN tenor lima atau sepuluh tahun sebagai asumsi dasar ekonomi makro. “Selama ini kita menggunakan suku bunga SPN (surat perbendaharaan negara) tiga bulan yang mungkin relevansinya di dalam penghitungan APBN itu sangat kecil,” ucapnya.
SBN dengan tenor 10 tahun dinilai lebih menentukan dalam postur APBN. Sejumlah negara juga menggunakan instrumen yang serupa. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menghitung SBN tenor 10 tahun sudah turun mendekati 7%.
Usulan opsi pertamanya, yakni SBN tenor 10 tahun dengan proyeksi suku bunga di kisaran 6,29% hingga 8,29% atau lebih rendah dari usulan awal. “Ini seiring perkembangan dari SBN yang kami issued (terbitkan) pada minggu-minggu terakhir dan menunjukkan perbaikan signifikan dengan sentimen market yang lebih positif,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan opsi kedua, yakni suku bunga SBN tenor lima tahun dengan besaran bunga 5,88% hingga 7,88%. “Dua surat berharga ini sangat mempengaruhi postur belanja suku bunga karena hampir 5% hingga 5,9 % atau lebih dari 10% dari total outstanding domestik kita,” ujarnya. Pemerintah dan Komisi XI akhirnya sepakat memilih opsi pertama.
(Baca: Bappenas: Daya Beli Masyarakat Hilang Rp 362 T Akibat Pandemi Corona)
