Potret Kelemahan Tata Kelola Pemerintahan Papua dan Papua Barat

Proses legislasi di kedua provinsi tersebut juga tidak berjalan dengan optimal. Di Papua, empat dari 13 Peraturan Daerah Khusus belum ditetapkan dan lima dari 18 Peraturan Daerah Provinsi belum di tetapkan. Sedangkan, tujuh dari 13 Perdasasus dan 12 dari 18 Perdasi di Papua Barat belum ditetapkan.

Selain itu, belanja pendidikan dan kesehatan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat masih sangat rendah. Belanja pendidikan masing-masing tercatat hanya 13,8% dan 14,33% dari APBD sementara belanja kesehatan 8,7% dan 7,6%.

Dana otsus, Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa, serta belanja kementerian/lembaga untuk Papua dan Papua Barat cenderung meningkat setiap tahun, sementara Pendapatan Asli Daerah cenderung stagnan. Dana otsus dan DTI kedua provinsi tersebut mencapai Rp 138,65 triliun pada 2002-2021. TKDD mencapai Rp 702,3 triliun pada 2005-2021 dan Belanja k/l mencapai Rp 251,29 triliun pada periode yang sama.

Anggota Komite I DPD Teras Narang berpendapat bahwa tata kelola Papua dan Papua Barat tak bisa hanya berfokus kepada monitoring dan evaluasi. "Pelaporan kepada publik turut menjadi penting dan harus satu paket dengan monitoring dan evaluasi," ujar Teras dalam kesempatan yang sama.

Tata kelola yang baik ke depannya harus menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian, masyarakat bisa percaya dengan pemerintahan daerah setempat.