Kocok Ulang Anggaran Kementerian Akibat Bengkaknya Dana Atasi Pandemi
Ia berharap langkah dari realokasi dan refocusing belanja k/l rampung bulan depan. Dengan demikian, fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan progam pembangunan masing-masing K/L dalam waktu singkat, terutama untuk kegiatan-kegiatan prioritas.
Kementerian Keuangan baru-baru ini mengeluarkan beleid yang mengatur penghargaan dan sanksi terkait kinerja K/L mengelola anggaran. Dalam aturan tersebut K/L yang mendapatkan penilaian buruk dalam mengelola anggaran dapat dikenakan sanksi pemangkasan anggaran. Namun, Askolani memastikan aturan ini tak terkait dengan rencana realokasi anggaran.
Anggaran PUPR & Kemenhub Dipangkas Lebih Rp 10 T
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemungkinan diminta memangkas anggaran paling besar di antara K/L lain. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, total realokasi anggaran yang diminta Kementerian Keuangan mencapai Rp 17,9 triliun dari total pagu dalam APBN 2021 Rp 149,8 triliun.
Kementerian PUPR hingga pekan lalu belum merumuskan revisi anggarannya dengan beban realokasi tersebut. Namun, Basuki memastikan refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu proyek-proyek prioritas.
Pasalnya, sejumlah proyek tersebut merupakan proyek bawaan (carry over) tahun lalu yang pelaksanaannya juga sudah tertunda akibat pandemi.
"Bu Menteri Keuangan sudah sampaikan kalau ada yang di-refocusing tahun ini maka nanti akan ada yang dibiayai pada 2022, sehingga program prioritas tetap kami kawal," ujarnya dalam rapat Komisi V DPR pada pekan lalu, yang ditayangkan dalam video streaming.
Sementara itu, realokasi anggaran antara lain telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dikutip dari Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah merealokasi anggaran sebesar Rp 12,44 triliun untuk penanganan Covod-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi, total anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun ini sebesar Rp 33,2 triliun.
Realokasi belanja Kemenhub antara lain dilakukan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencapai Rp 2,89 triliun dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 1,98 triliun. Beberapa kegiatan prioritas nasional dibidang perkeretaapian yang masih dapat ditunda untuk realokasi belanja, yakni pembangunan jalur layang KA Lintas Medan-Binjai, reaktivasi KA menuju Tanjung Mas, pembangunan jalur KA ganda Solo Semarang fase 1, dan kegiatan pendukung pelayanan.
Sementara pada Ditjen Perhubungan Darat, anggaran yang dapat dihemat adalah belnja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, pembangunan gedung kantor. Selain itu, pemangkasan anggaran dilakukan pada pos konektivitas transportasi darat, pelayanan dan keamanan transportasi, serta penunjang teknis transportasi darat.
Realokasi anggaran juga telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 342 miliar dan Kementerin Kelautan dan Perikanan Rp 157,6 miliar.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah saat ini harus fokus pada penanganan kesehatan, apalagi kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta kasus secara kumulatif. Dengan demikian, wajar jika kebutuhan anggaran kesehatan naik. Harapannya, penanganan pandemi dapat terakselerasi sehingga aktivitas dapat kembali normal.
Di sisi lain, peningkatan program anggaran perlinduungan sosial Rp 36,6 triliun akan berdampak terbatas pada konsumsi secara keseleuruhan mengingat konsumsi masyarakat kelas atas masih terbatas selama herd immunity belum terbentuk. "Ada baiknya bila pemerintah berencana untuk menambah anggaran untuk PEN, alokasi sebaiknya diprioritaskan untuk anggaran kesehatan terutama pengadaan dan distribusi vaksinasi," kata Josua.
Untuk memenuhi tambahan anggaran PEN, menurut dia, pemerintah dapat merealokasi anggaran belanja infrastruktur proyek-proyek non-prioritas serta penghematan belanja rutin/perjalanan dinas. Meski anggaran infrastruktur berpotensi dipangkas, ia masih memperkirakan ekonomi tahun ini tumbuh 3% hingga 4%.
Sementara itu, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira juga menilai pemerintah harus memfokuskan realokasi anggaran prioritas untuk belanja kesehatan, bantuan tunai UMKM dan subsidi upah. Jika difokuskan pada tiga pos itu, maka efeknya ke pemulihan konsumsi rumah tangga akan lebih cepat.
"Realokasi sebaikanya dilakukan pada pos belanja barang dan pegawai," ujarnya.
