Peluang Ekonomi Segera Kembali Seperti Kondisi Sebelum Pandemi
Vaksinasi, UU Cipta Kerja, dan LPI
Ekonom Chatib Basri mengingatkan, Indonesia harus pulih lebih cepat dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat untuk menghindari arus modal keluar. Saat ini, seluruh bank sentral dunia terutama AS, Tiongkok, dan Eropa sedang giat melakukan injeksi likuiditas di tengah krisis pandemi. Kucuran dana tersebut menyebabkan likuiditas global sangat longgar yang kemudian membuat aliran modal asing deras masuk ke aset berisiko, terutama Indonesia.
Namun, jika ketiga negara tersebut sudah pulih, kebijakan moneter akan dinormalisasi. "Kalau saat itu Indonesia belum pulih, ini berisiko. Negara seperti AS aan melakukan pengetatan kembali kebijakan moneternya," ujar Chatib.
Kaburnya dana asing tersebut akan membuat pasar obligasi dan pasar saham RI anjlok. Implikasinya, nilai tukar rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar AS.
Chatib memperkirakan ekonomi Indonesia baru akan kembali normal atau ke level sebelum pandemi pada 2022. Ini lantaran program vaksinasi membutuhkan waktu yang tak sebentar.
Di sisi lain, menurut dia, Indonesia Investment Authority yang diharapkan mampu mendorong investasi untuk memulihkan ekonomi baru akan benar-benar berjalan jika pandemi berakhir.
Ekonom BCA David Sumual optimistis perekonomian akan cepat pulih jika pandemi Covid-19 berakhir. Kondisi pemulihan ekonomi akan berbeda dibandingkan saat krisis keuangan 1998 karena kondisi perbankan saat ini yang masih sehat.
"Saat krisis 1998 yang terkena adalah perbankan sehingga pemulihanya memakan waktu. Kalau saat ini, perbankan masih dalam kondisi sehat, likuiditas juga longgar sehingga dapat mendukung ekonomi jika sudah dalam kondisi normal," ujar David kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu.
Ia memperkirakan perekonomian pada tahun ini tumbuh 3% hingga 4% jika vaksinasi berjalan lancar. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomiadalah menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah dengan program perlindungan sosial. Selain itu, percepatan vaksinasi juga perlu dilakukan untuk mempercepat kepercayaan masyarakat kelompok atas.
"Pemerintah juga harus mengantisipasi lonjakan permintaan setelah vaksinasi karena permintaan yang tertahan selama ini," kata David.
David menjelaskan, banyak produsen yang selama pandemi mengurangi kapasitas karena permintaan yang lesu. Ia khawatir para produsen ini tak siap memenuhi suplai jika terjadi lonjakan permintaan saat kepercayaan konsumen mulai pulih seiring pelaksanaan vaksinasi. Hal ini berpotensi menimbulkan inflasi dan ekonomi tak tumbuh optimal.
Di sisi lain, David menilai UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dapat mendorong investasi setelah pandemi berakhir.
Pemerintah berharap Indonesia mampu masuk dalam kelompok negara maju pada 2045 dengan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita di atas US$ 23.199 per dolar AS. Target ini dibuat sebelum pandemi Covid-19 menghantam perekonomian.
Tahun lalu, Bank Dunia akhirnya mengklasifikasikan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas dengan GNI per kapita 2019 US$ 4.050. Terdapat 56 negara yang masuk dalam klasifikasi GNI per kapita antara US$ 4.046 hingga US$ 12.535 tersebut.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammaf Faisal sebelumnya menilai Indonesia rentan turun kelas lantaran resesi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. BPS mencatat rata-rata PDB per kapita Indonesia turun dari Rp 59,1 juta atau setara US$ 4.174,9 menjadi Rp 56,1 juta atau US$ 3.911,7.
PDB atau GDP per kaita biasanya lebih tinggi dibandingkan PNB atau GNI per kapita karena menghitung pendapatan seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia, termasuk perusahaan atau warga asing. Sementara PNB per kapita menghitung pendapatan seluruh warga Indonesia, termasuk yang bekerja di luar negeri.
