Menipisnya Asa Percepatan Belanja Negara Mendongkrak Ekonomi Kuartal I
Dongkrak Ekonomi Kuartal II
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai, belanja pemerintah pusat belum bisa membantu pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021. Pengeluaran pemerintah selama periode ini lebih banyak ditujukan untuk menanggulangi pandemi seperti pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, serta membantu masyarakat dan dunia usaha terdampak pandemi.
"Pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi ketika pandemi mereda atau berakhir. Untuk meredakan pandemi, pemerintah menggenjot anggaran khususnya untuk vaksinasi. Jadi, realisasi anggaran Itu pada akhirnya ditujukan untuk pemulihan ekonomi," katanya kepada Katadata.co.id.
Ia memperkirakan, perekonomian kembali positif pada kuartal II 2020. Selain percepatan belanja, pelonggaran kebijakan makroprudensial berupa penurunan uang muka KPR dan KKB hingga nol persen baru akan mulai berdampak pada tiga bulan kedua tahun ini saat pandemi mereda.
"Pelonggaran DP KPR dan KKB akan diresponse positif oleh kelompok masyarakat yang masih memiliki daya beli. Namun, selama pandemi ini masih berlangsung dan pengangguran masih tinggi, masyarakat yang memiliki daya beli itu terbatas," ujarnya.
Peneliti INDEF Sugiyono Madelan Ibrahim menilai pengeluaran belanja pemerintah pada tahun lalu kurang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu cepat. Ia menyebut, ada rentang waktu terutama bergantung pada pos belanja.
"Ada rentang waktu hingga satu tahun," katanya.
Sementara itu, ia memperkirakan dampak pelonggaran kebijakan uang muka KPR dan KKB membutuhkan rentang waktu satu kuartal sejak kebijakan diterapkan. Dengan demikian, pelonggaran kebijakan tersebut baru akan berdampak pada kuartal kedua atau ketiga.
Presiden Joko Widodo menyebut terdapat sejumlah syarat agar pertumbuhan ekonomi tahun ini mampu melampaui prediksi tersebut. "Syaratnya sederhana, energi bangsa harus bersatu, harus fokus untuk menangani krisis kesehatan dan mendongkrak pertumbuhan yang berkualitas," kata Presiden Jokowi dalam Indonesia Economy Outlook 2021 di Jakarta, Kamis (25/2).
Jokowi menjelaskan, salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kemampuan bangsa dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Selain itu, melaksanakan kebijakan 3T yakni test (pengujian), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan). Kedua prinsip kebijakan itu harus dioptimalkan guna menekan tingkat penularan COVID-19 agar pandemi segera berlalu.
Di saat yang sama, pemerintah juga sedang menggelar besar-besaran vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity). Jokowi menyebut, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terdepan melaksanakan vaksinasi Covid-19.
"Kita harus bekerja keras untuk memperoleh vaksin yang sedang diperebutkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Saya harapkan partisipasi dari seluruh pihak untuk mendukung vaksinasi ini," katanya.
