Sri Mulyani Tegaskan Jaminan Proyek Strategis dari Risiko Politik
Kedua, ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah. Ini diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.
Ketentuan mengenai keterlibatan BUPI ini disusun melalui skema pengaturan pemberian jaminan pemerintah dengan tiga cara, yakni pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah, bersama oleh pemerintah dan BUPI, dan oleh BUPI sendiri. Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak proses usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan, sampai dengan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.
Rahayu berharap penerbitan PMK ini dapat mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN. Selain itu, penerbitan PMK diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerjasama yang saling menguntungkan.
Pemerintah sebelumnya memangkas jumlah PSN dari 227 menjadi 201 lewat Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020. Bagaimana pun, melalui regulasi baru tersebut, pemerintah juga menambahkan 55 proyek dan 10 program baru, termasuk food estate. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemangkasan jumlah PSN dilakukan, antara lain untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Pemangkasan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. "Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua usulan PSN, dengan mempertimbangkan semua aspek dan menggunakan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional," kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/11).
