Imbas Pandemi, Utang Luar Negeri RI Membengkak Jadi Rp 6.013 Triliun
Meski tumbuh lebih tinggi, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN yang tetap terkendali tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 39,7%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6%.
"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat yang ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 89% dari total ULN," kata Erwin.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisir risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Kementerian Keuangan mencatat, jumlah utang pemerintah hingga Februari 2021 mencapai Rp 6.361,02 triliun atau naik 28,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang memcapai Rp 4.948,18 triliun.
Posisi utang pemerintah tersebut setara dengan 41,1% dari PDB. "Peningkatan rasio utang Indonesia di masa pandemi merupakan salah satu yang terkecil," bunyi buku APBN KiTa edisi Maret 2021 dikutip Senin (29/3).
Pandemi Covid-19 meningkatkan beban utang sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap IMF dan Bank Dunia dapat mendukung negara-negara di seluruh dunia mengelola beban utangnya secara efektif.
"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat," ujar Sri Mulyani pada Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021 pada akhir pekan lalu, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan.
Pandemi Covid-19, menurut dia, memberikan tekanan pada keuangan sektor publik. Oleh karena itu, ia juga meminta lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan akses negara-negara berpenghasilan rendah terhadap vaksin dan membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi mereka.
