Pencairan Dana PEN Baru 31%, Airlangga Pantau Kendalanya
Kemudian, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) PPNmenyerap anggaran 72,9% dari Rp 56,73 triliun. Capain itu meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp 1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), pembebasan PPh Final UMKM Rp 310 miliar oleh 127 ribu WP, serta pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor Rp 200 miliar kepada lima WP Perumahan Rp 660 miliar kepada 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 15,39 triliun untuk 68,9 ribu WP, pengembalian pendahuluan PPN Rp 7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp 6,84 triliun.
"PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki dampak berganda," ujar Airlangga.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna berpendapat bahwa kompleksitas penanganan Covid-19 menimbulkan risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko keuangan, dan risiko operasional. "Risiko kecuranagan dan integritas yang selalu meningkat pada masa krisis perlu dimitigasi sejak awal dan selalu meninggalkan masalah hukum di kemudian hari," kata Agung dalam kesempatan yang sama.
Maka dari itu, menurut dia, dilakukan pemeriksaan keuangan atas dana penanganan Covid-19, yakni PEN bersama dengan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik dalam menyiapkan pilihan kebijakan PEN ke depan.
Sebelumnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan terkait program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) 2020. Hasil pemeriksaan terhadap 241 objek, sebagian temuan masalah terkait dengan data.
Permasalahan yang ditemukan BPK antara lain, Kementerian Keuangan belum mengidentifikasi dan mengodifikasi secara menyeluruh program serta alokasi pagu PC-PEN dalam APBN 2020. Selain itu, penyusunan program dan perubahan program PC-PEN belum sepenuhnya didukung dengan data atau perhitungan yang andal.
