Reformasi Investasi dan Perdagangan RI, Bank Dunia Beri Utang Rp 11 T
Menurut Kahkonen, hambatan besar bagi investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor. Selain itu, hambatan juga mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, meningkatkan harga pangan di dalam negeri, serta memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas.
"Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan berproduktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah," ujar dia.
Indonesia mengalami resesi pertama dalam dua dekade akibat pandemi. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk memperluas ke sektor-sektor yang lebih canggih untuk menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.
Sebelumnya, Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan bahwa kalangan dunia usaha masih memiliki keraguan terhadap reformasi investasi Pemerintah Indonesia saat ini, utamanya melalui UU Cipta Kerja dan Perpres 10/2021. "Perlu kejelasan satu lembaga atau kementerian mengatur kebijakan investasi, karena ini sering menjadi sumber terhambatnya perizinan investasi," ujar Andree dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir April 2021.
Selain itu, menurut dia, perlu ada kepastian wewenang Online Single Submission (OSS) yang sudah ada dan mengintegrasikan perizinan pada berbagai institusi. Kewenangan ini harus bisa diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Investasi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2020 senilai Rp 826,3 triliun atau tumbuh 2,1% dari 2019 yang sebesar Rp 809,6 triliun.
