Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Bansos dan APBN Pemerintahan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal penyaluran bansos yang jorjoran disalurkan pemerintah jelang Pemilu 2024. Saat itu, banyak pihak menilai penyaluran bansos itu untuk memenangkan salah satu paslon capres-cawapres.
Sri Mulyani pun mengklarifikasi kabar tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan negara memiliki koridor berupa UU APBN.
"Keuangan negara itu ada UU-nya. APBN itu bukan selera saya pribadi, ada UU APBN. Pos-posnya juga sangat detail, juga diatur dengan peraturan pemerintah," kata Sri Mulyani dalam kanal Youtube Mata Najwa dikutip Rabu (13/3).
Salah satunya mengatur alokasi anggaran bansos untuk masyarakat. Sri Mulyani menyebut, alokasi anggaran bansos sebesar Rp 479 triliun sudah masuk dalam APBN 2024.
Namun momen Pemilu membuat banyak pihak melihat bansos dengan kaca mata berbeda. Sri Mulyani menyebut, kelompok pro A membaca melalui lensa A. Kemudian kelompok pro B membaca dengan lensa B. Begitu juga dengan kelompok C.
Bahkan saat Sri Mulyani mengumumkan terkait penyaluran bansos pada Senin (29/1), raut mukanya sampai diterjemahkan oleh orang-orang. Padahal menurut Sri Mulyani, ekspresi wajahnya saat itu dianggap biasa saja seperti orang yang sedang mendengarkan orang lain berbicara.
Selain itu, dia juga mempertanyakan penilaian orang-orang yang menyebut dirinya seakan dalam tekanan (pressure) ketika mengumumkan tentang penyaluran bansos tersebut.
"Gimana waktu melihat kamu lagi ngomong, aku kan diem melihat gitu, dan mereka menyorot ke saya, di bilang kayanya di pressure gitu loh. Di pressure karena orang bilang aku di pressure," kata Sri Mulyani kepada Najwa.
Walau begitu, menurut Sri Mulyani, itu sebagai dinamika pada hari ini sebagai seorang Menteri Keuangan. "Jadi nggak terlalu masukin [pikiran] berbagai hal untuk mendistraksi," ujarnya.
Persiapan APBN 2025
Wanita yang akrab disapa Ani ini, mengakui bahwa APBN mendapat mendapat banyak guncangan sehingga perlu dijaga. Misalnya, kenaikan harga beras terjadi akibat dampak cuaca el nino, sehingga pemerintah gelontorkan bansos pada September 2023 karena memasuki musim kering.
"Begitu BMKG bilang belum bakal hujan, hujannya akan terlambat, mungkin Januari, mungkin Februari 2024, kita sudah mulai tahu bahwa ini akan menimbulkan dinamika politik," kata dia.
Dengan kondisi itu, Ani tidak mau terdistraksi dengan intrepretasi subyektif dari orang-orang itu.
