Audit BPK: Defisit APBN 2020 Melebar Jadi 6,14% PDB
"Defisit APBN mencapai 956,3 triliun atau 6,09% terhadap PDB, angka ini lebih baik dibandingkan Perpres 72 sebesar Rp 1.039 triliun. Namun, defisit ini jauh lebih besar dari APBN awal yang kita desain dalam kondisi sehat yakni 1,76% terhadap PDB," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020, awal Januari 2021.
Sri Mulyani menjelaskan, APBN semula didesain lebih sehat tetapi mampu menunjang ekonomi dengan defisit APBN tetapi keseimbangan primer yang mendekati nol. Namun, pandemi Covid-19 mengubah keadaan.
Target penerimaan negara dua kali dipangkas dari APBN awal mencapai Rp 532,2 triliun, sedangkan anggaran belanja negara justru naik untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 mencapai Rp 429,9 triliun. Meski target penerimaan negara telah dipangkas, realisasinya masih lebih rendah dari yang diharapkan. "Ini adalah syok yang terjadi karena penerimaan pajak yang turun dan insentif yang diberikan kepada sektor usaha," katanya.
Sementara, belanja negara pada tahun lalu masih meningkat dibandingkan 2019 meski realisasinya lebih rendah dari harapan. Sri Mulyani pada awal Desember 2020 lalu memproyeksi belanja negara sepanjang 2020 akan terealisasi Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% target.
Realisasi belanja negara pada 2020 terutama didorong oleh belanja pemerintah pusat yang naik 22,1% mencapai Rp 1.827,4 triliun. Meski demikian, realisasi ini hanya 92,5% dari target dalam Perpres 72.
Pemerintah menargetkan defisit APBN akan menurun pada tahun ini menjadi 5,7% terhadap PDB dan kembali berada di bawah 3% terhadap PDB pada 2023 seperti tergambar dalam databoks di bawah ini.
