130 Negara Sepakat Reformasi Aturan Pajak, Kejar Raksasa Teknologi
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan sebanyak 130 negara dan yurisdiksi menyepakati rencana dua pilar baru untuk mereformasi aturan perpajakan internasional. Kesepakatan ini antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional, termasuk raksasa teknologi Google dan Facebook membayar bagian pajak yang adil di mana pun mereka beroperasi.
"Setelah bertahun-tahun melakukan kerja keras dan negosiasi, paket bersejarah ini akan memastikan bahwa perusahaan multinasional besar membayar pajak secara adil di mana-mana," kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam keterangan akhir pekan lalu.
Sebanyak 130 negara dan yurisdiksi ini mewakili lebih dari 90% dari produk domestik bruto (PDB) global. Mereka bergabung dengan Pernyataan yang menetapkan kerangka kerja baru untuk reformasi pajak internasional.
Sementara itu, sekelompok kecil dari 139 anggota Kerangka Inklusif belum bergabung dengan kesepakatan ini. Adapun elemen kerangka kerja yang tersisa, termasuk rencana implementasi, akan diselesaikan pada bulan Oktober.
Kerangka kerja ini memperbarui elemen-elemen kunci dari sistem pajak internasional berusia seabad. Sistem ini tidak lagi sesuai dengan tujuan dalam ekonomi abad ke-21 yang terglobalisasi dan terdigitalisasi.
Paket dua pilar bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional (MNEs) besar membayar pajak di tempat mereka beroperasi dan memperoleh keuntungan, serta menambahkan kepastian dan stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk sistem pajak internasional.
Pillar pertama akan memastikan distribusi keuntungan dan hak perpajakan yang lebih adil di antara negara-negara sehubungan dengan perusahaan multinasioonal raksasa, termasuk perusahaan digital. Pilar ini mengalokasikan kembali beberapa hak perpajakan atas perusahaan multinasional dari negara asal mereka ke pasar di mana mereka memiliki kegiatan bisnis dan mendapatkan keuntungan, terlepas dari apakah perusahaan memiliki kehadiran fisik di sana.
Sementara pilar kedua, berupaya untuk meletakkan dasar persaingan atas pajak penghasilan perusahaan, melalui pengenalan tarif pajak perusahaan minimum global yang dapat digunakan negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka.
OECD melihat paket dua pilar akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan kepada pemerintah yang perlu meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki anggaran dan neraca, sambil menyediakan layanan publik yang penting seperti infrastruktur dan langkah-langkah pemulihan dari pandemi.
Di bawah pilar pertama, hak pengenaan pajak atas laba lebih dari U$ 100 miliar akan dialokasikan kembali ke yurisdiksi setiap tahun. Pajak penghasilan badan minimum global di bawah Pilar Dua dengan tarif minimum minimal 15%, diperkirakan menghasilkan sekitar US$ 150 miliar pendapatan pajak global tambahan setiap tahunnya.
Manfaat tambahan juga akan diperoleh dari stabilisasi sistem perpajakan internasional dan peningkatan kepastian perpajakan bagi wajib pajak dan administrasi perpajakan.
"Paket ini tidak menghilangkan persaingan pajak, sebagaimana seharusnya, tetapi menetapkan batasan yang disepakati secara multilateral. Ini juga mengakomodasi berbagai kepentingan di meja perundingan, termasuk kepentingan ekonomi kecil dan yurisdiksi berkembang," kaya Cormann.
Para peserta dalam negosiasi telah menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan teknis yang tersisa pada pendekatan dua pilar pada Oktober 2021, serta rencana implementasi yang efektif pada 2023.
