Serapan Anggaran Covid-19 Minim, Sri Mulyani Ancam Tahan Transfer DAU

Peneliti INDEF Dhenny Yhuarta mengatakan, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan lambannya realisasi anggaran Covid-19 daerah. Pertama, ruang fiskal pemerintah daerah sangat terbatas, ini diperparah adanya anggran daerah yang justru mengendap di perbankan.

Kedua, komitmen politik daerah untuk mempercepat realisasi anggaran yang masih minim. Ini diperlambat lagi dengan adanya level birokrasi yang berjenjang pada saat saat ingin mencairkan anggaran.

"Ini mengapa susah juga mengharapkan anggaran pemerintah pusat bisa cepat terealisasi di daerah karena ada jenjang ketentuan administrasi yg berlevel, kemudian tupoksi organisasi juga beragam," ujar Dhenny dalam sebuah diskusi virtual, Senin (26/7).

Ketiga, kebiasaan pemerintah daerah baru akan merealisasikannya pada akhir periode, sehingga kelimpungan saat dihadapkan pada anggaran yang melimpah. Kenati demikian, Dhenny juga menyebut kebiasaan ini juga sering ditemui pada birokrasi di tingkat pusat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.708,68 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Dari jumlah tersebut, anggaran sebanyak Rp 770,41 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sedangkan, anggaran sebesar Rp 1.938,27 triliun untuk belanja pemerintah pusat.