Belanja Pemerintah Naik, DPR dan Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati penambahan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,5 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Anggaran ini rencananya akan mengalir ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), di antaranya DPR dan Kementerian Pertahanan.
"AkDPR hanya perlu 149 M. Untuk apa? DPR memang banyak butuhnyalah, butuhnya Rp 1,2 triliun tapi kemampuannya Rp 149 miliar," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam Rapat Panja RUU APBN 2022 , Selasa (15/9).
Said menjelaskan, penambahan anggaran belanja K/L sebesar Rp 5,5 triliun karena terjadi kenaikan pada target pendapatan tahun depan. Pendapatan negara tahun depan dipatok Rp 1.846,1 triliun atau naik Rp 5,5 triliun dari usulan pemerintah Rp 1.840,7 triliun.
Penerimaan perpajakan ditargetkan naik Rp 3,1 triliun, terdiri atas kenaikan penerimaan pajak Rp 2,1 triliun dan Rp 1 triliun penerimaan kepabeanan dan cukai.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga dinaikkan Rp 2,4 triliun.Selain diberikan kepada DPR, tambahan belanja K/L juga akan mengalir untuk pendidikan sebesar Rp 1,1 triliun. "Mandatori Rp 1,1 triliun untuk pendidikan, saya tidak katakan Kemendikbud, katakannlah untuk pendidikan," kata Said.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendapat tambahan anggaran Rp 1 triliun untuk mendukung sejumlah program pendataan dan perbaikan DTKS. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat tambahan anggaran Rp 850 miliar, dan Kementerian Pertahanan Rp 750 miliar.
Tambahan anggaran Kemenhan diberikan meski kementerian dibawah komando Prabowo Subianto ini telah mengantongi anggaran terbesar di antara kementerian/lembaga lainnya seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
Tambahan anggaran juga akan diberikan kepada Kementerian Perindustrian Rp 250 miliar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp 150 miliar, TVRI Rp 225 miliar, dan Arsip Nasional Republik Indonesia Rp 12,5 miliar.
Sementara itu, sebagian anggaran lainnya juga akan digunakan untuk melanjutkan program TIK oleh Kementerian Keuangan tetapi belum diketahui pasti berapa besarannya.
Said mengatakan, pihaknya semula berencana memasukkan tambahan target pendapatan RAPBN 2022 sebesar Rp 5,5 triliun sebagai dana cadangan. "Namun karena ada kebutuhan mendesak dari Kementerian ESDM, Perindustrian, Pertahanan dan sebagainya, apa boleh buat yang penting kita sepakati bersama, itu harapan kita semua," ungkap Said.
Dia juga memberikan catatan, besaran dan alokasi kepada sejumlah K/L tersebut masih akan diajukan kepada tim perumus. Nantinya akan disesuaikan berbagai usulan dari anggota Banggar yang hadir dalam rapat siang tadi.
Selain menyepakati, postur sementara RAPBN 2022, Banggar dalam rapat hari sebelumnya (15/9) juga menyepakati sejumlah target asumsi makro tahun depan. Pertumbuhan ekonomi 5,2% secara year-on-year (yoy), inflasi 3%, nilai tukar rupiah Rp14.350 per US$, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,8%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 63 US$ per barel, lifting minyak 703 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak per hari.
Sedangkan target pembangunan pada tahun 2022 yang disepakat antara lain, tingkat kemiskinan 8,5%-9,0%, tingkat pengangguran 5,5%-6,3%, rasio gini 0,376-0,378, indeks pembangunan manusia 73,41 hinga 73,46, nilai tukar petani 103-105 dan nilai tukar nelayan 104-106.
