RUU Ibu Kota Negara Akan Disahkan, Mayoritas Anggarannya dari APBN?

Image title
Oleh Abdul Azis Said
18 Januari 2022, 09:41
ibu kota negara, ibu kota baru, APBN, ruu IKN
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Pansus akan membawa RUU IKN dalam Sidang Paripurna hari ini setelah rapat maraton dengan pemerintah.

Sementara melalui skema KPBU dapat berupa availability payment (AP) atau tarif/user charge. Selain itu, dalam skema KPBU, penyediaan infrastruktur juga dapat melalui skema bangunan guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), kerjasama pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). 

Pembiayaan melalui skema KPBU dipakai untuk pembangunan infrastruktur dasar dan utilitas selain yang dibiayai APBN, termasuk pembangunan rumah dinas untuk ASN. Pembangunan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif, sarana konektivitas serta pendidikan, museum dan kesehatan juga didanai melalui skema ini.

Skema terakhir yakni melalui pembiayaan swasta dan BUMN/D yang mencakup seperempat dari pembiayaan IKN. Pembiayaan melalui skema ini terutama untuk mendukung pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta. Selain itu, pembiayaan skema ini juga untuk pembangunan sarana kesehatan swasta, science-technopark, pusat perbelanjaan serta meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).

Di sisi lain, Kementerian Keuangan sendiri belum memberi kejelasan terkait besaran kontribusi APBN untuk proyek ini.

 "Nilai anggaran yang benar baru diketahui bila pembangunan IKN sudah selesai," kata Isa dalam keterangan tertulisnya kepada Katadata.co.id, Senin (17/1).

Isa dalam pernyataan terpisah awal bulan ini menjelaskan, dana pembangunan IKN belum dianggarkan secara khsusu di dalam APBN 2022. Ini karena RUU IKN baru dibahas setelah postur APBN disahkan, sehingga tidak ada alokasi khusus untuk proyek ini.

Isa mengatakan pihaknya mulai akan mempersiapkan kebutuhan anggaran setelah RUU IKN diserahkan oleh Presiden ke DPR dan ditetapkan sebagai UU. 

"Nanti akan lebih konkrit setelah RUU ditetapkan, Kementerian Keuangan tentunya akan mendapat arahan presiden," kata Isa dalam konferensi pers APBN KITA awal bulan ini.

Meski demikian, menurut Isa, sudah terdapat beberapa belanja kementerian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan ibu kota baru namun tidak ditagging sebagai anggaran IKN. Ia mencontohkan, proyek pembangunan waduk serta jembatan penghubung di teluk Balikpapan yang nantinya membantu menghubungkan kawasan IKN dengan beberapa kota penting di sekitarnya.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...