Perdana Tahun Ini, Surat Utang Negara ORI021 Tawarkan Kupon 4,9%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera membuka penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel perdana tahun ini. Surat utang negara yang dimaksud seri Obligasi Negara Ritel (ORI) 021.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko (DJPPR) Deni Ridwan mengatakan, penawaran berlangsung kurang dari sebulan. Jadwal penawaran dibuka 24 Januari hingga 17 Februari.
"ORI021 akan ditawarkan mulai pekan depan (24/1) dengan kupon fixed atau tetap 4,9%, tenor tiga tahun, dan dapat diperjualbelikan," kata Deni kepada Katadata.co.id, Jumat (21/1).
Kupon fixed rate berarti tidak akan naik atau berubah hingga jatuh tempo awal 2025. Namun, Deni belum memerinci tanggal jatuh tempo dan jadwal pembayaran kupon pertama.
Rincian tersebut akan dijelaskan saat peluncuran awal pekan depan.
Kupon yang ditawarkan pada ORI021 lebih rendah dibanding seri sebelumnya ORI020 4,95%. Kupon ORI021 juga akan menjadi yang terendah dibandingkan penawaran seri ORI terdahulu.
Pemerintah menjadwalkan tujuh penawaran SBN ritel sepanjang tahun ini. Seri ORI dan sukuk ritel (SR) masing-masing diterbitkan dua kali.
Selain itu, akan kembali menerbitkan seri Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel, saving bonds ritel (SBR), dan sukuk negara tabungan (ST). Sedangkan jadwalnya sebagai berikut:
- ORI021, penawaran 24 Januari - 17 Februari
- SRI016, penawaran 25 Februari - 16 Maret
- SWR003, penawaran 1 April - 2 Juni
- SBR011, penawaran 23 Mei - 16 Juni
- SR017, penawaran 19 Agustus - 14 September
- ORI022, penawaran 26 September - 20 Oktober
- ST009, penawaran 28 Oktober - 16 November
Sejak awal tahun, pemerintah telah menggelar tiga kali lelang SBN di pasar perdana. Ini terdiri atas dua kali penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan sekali dalam bentuk sukuk.
Sepanjang tahun ini, pemerintah berencana menggelar 24 kali lelang.
Dari pelaksanaan tiga lelang awal tahun ini, pemerintah berhasil meraup Rp 61 triliun. Total penawaran yang masuk Rp 217,7 triliun.
Rencana penerbitan surat utang, baik jenis ritel maupun lelang di pasar perdana, akan berpengaruh kepada komposisi utang pemerintah. Kemenkeu mencatat utang pemerintah Rp 6.908,87 triliun per tahun lalu.
Nilai tersebut bertambah 14% dibandingkan akhir 2020. Sedangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 41%.
Komposisi utang pemerintah mayoritas berbentuk SBN Rp 6.090,31 triliun. Utang dalam bentuk SBN domestik Rp 4.822,87 triliun dan SBN valuta asing (valas) Rp 1.267,44 triliun.
Pemerintah juga memiliki utang berbentuk pinjaman Rp 818,56 triliun atau 11,85% dari total. Pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 805,31 triliun.
