Larangan Ekspor Minyak Goreng Diprediksi Lemahkan Rupiah
Di samping itu, Lionel juga melihat pemerintah terlalu ambisius dalam memberikan target harga minyak goreng curah, sebagai syarat untuk menghentikan kebijakan larangan ekspor ini.
"Karena membutuhkan penurunan harga -29.7% ke IDR 14,000 per liter," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan larangan ekspor tersebut bisa berdampak negatif. Namun, dia memandang kebutuhan minyak goreng dalam negeri merupakan prioritas.
Jokowi menyebutkan beberapa dampak negatif dari larangan ekspor bahan baku minyak goreng, di antaranya pengurangan produksi dan hasil panen petani yang tidak terserap. Namun larangan ekspor ini perlu dilakukan untuk menambah pasokan minyak goreng di dalam negeri.
Menteri Perdagangan (Mendag) telah mengeluarkan aturan rinci mengenai larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2022 pada Rabu (27/4).
Dalam peraturan tersebut, eksportir tetap dapat melaksanakan ekspornya jika telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022.
Pelaksanaan larangan eskpor ini akan dievaluasi secara periodik setiap bulan atau dalam waktu yang diperlukan.
“Ëksportir yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,” tulis Permendag tersebut dikutip Rabu (27/4).
Dalam aturan tersebut pemerintah melarang Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil atau RPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).
Secara rinci, larangan eskpor tersebut meliputi:
1. Minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dengan Pos Tarif/ HS 1511.10.00 dan HS 1511.90.00,;
2. Minyak kelapa sawit yang dimurnikan atau RBD Palm Oil dengan HS 1511.90.20;
3. RBD Palm Olein dengan HS HS 1511.90.36, HS 1511.90.37, dan HS 1511.90.39;
4. Used Cooking Oil dengan HS 1518.00.14 hingga 1518.00.90.
