Kemenkeu dan BI Bakal Jadi Lembaga yang Paling Awal Pindah ke IKN
Perry mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kali survei ke kawasan tempat kantor baru BI akan berdiri. Selain itu, BI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait peta jalan perpindahan ke IKN, baik dari aspek hukum, kerogranisasi, proses kerja, sumber daya manusia (SDM) hingga penyediaan sarana dan prasarana.
Pemerintah telah menyiapkan skenario pemindahan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) ke IKN Nusantara. Nantinya mayoritas K/L akan pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur untuk menopang jalannya pemerintahan.
Dikutip dari Lampiran II salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke IKN dibagi menjadi lima klaster lembaga. Klaster pertama terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk yang juga pindah paling awal yakni empat kementerian koordinator, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan.
Klaster ini juga meliputi kementerian yang mendukung perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan. Masuk dalam kelompok ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kementerian yang bertanggungjawab menyiapkan infrastruktur dasar juga akan pindah paling awla, seperti Kementerian PUPR, Kemkominfo dan Kementerian ATR/BPN. Alat pertahanan keamanan yang mendukung penegakan hukum juga pindah duluan mulai dari TNI, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
