Menkeu dan Bos Bank Sentral ASEAN Kumpul di Bali, Apa yang Dibahas?
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN akan menggelar pertemuan pertama dalam keketuaan Indonesia tahun ini pada 28-31 Maret di Bali. Mereka akan membahas kondisi perekonomian global, kerja sama sistem pembayaran lintas negara, hingga pengaturan kripto.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan, sebagian besar pembahasan dalam pertemuan ASEAN jalur keuangan dibawah keketuaan Indonesia pada tahun ini melanjutkan isu-isu yang juga dibawa Indonesia saat pertemuan G20. Permasalahan di lingkungan global masih sama seperti saat Indonesia menyelenggarakan G20 pada tahun lalu. Kondisi global masih memberikan dampak signifikan ke Indonesia dan negara emerging,
"Jadi bagaimana kita di kawasan regional bisa mengatasi masalah ini. ASEAN terbentuk pada 1997 dan pada 2005, disepakati masyarakat ekonomi ASEAN terbentuk pada 2025. Jadi sejak 2015 sampai 2025, kita akan menuju kawasan yang terinterkoneksi, inklusif, dan kesejahteraan yang meningkat," ujar Dody dalam ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Nusa Dua, Bali, Senin (27/3).
Dody menjelaskan, keketuaan Indonesia pada 2023 yang hanya selang dua tahun menjelang terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN bertugas untuk mencapai kesepakatan yang harus dihasilkan pada 2025. Oleh karena itu, menurut dia, terdapat tiga pilar strategis yang diangkat Indonesia dalam keketuaan ASEAN di jalur keuangan, yakni membangun pertumbuhan ekonomi regional, konektivitas, dan daya saing; mengakselerasi transformasi dan partisipasi ekonomi digital; serta empromosikan keberlanjutan kertumbuhan ekonomi untuk masa depan yang tangguh.
Berangkat dari tiga pilar tersebut, menurut Dody, terdapat beberapa isu utama yang akan dibahas oleh para menteri dan gubernur Bank Sentral dalam pertemuan pekan ini, antara lain:
- Kondisi eksternal global. Pembahasan akan mencakup bagaimana upaya ASEAN melewati gejolak di tengah normalisasi kebijakan, masalah inflasi tinggi, efek luka pada perekonomian setelah pandemi, hingga dampak kebijakan suku bunga tinggi. "Itu riak-riak yang harus di atasi, " kata Dody.
- Upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama. Ini dilakukan dengan memperluas kerja sama transaksi dengan mata uang lokal atau local currency transaction yang juga mencakup kerja sama sistem pembayaran lintas negara. Menurut Dody, jika Indonesia maupun negara ASEAN hanya bergantung pada satu mata uang, maka pengarunya akan besar ke perekonomian Indonesia maupun negara ASEAN lainnya jika terjadi gejolak.
- Keberadaan mata uang kripto. "Bagaimana kita meng-address jika terjadi masalah pada cripto currency. Intinya juga adalah same business, same risk, same regulation antara digital currency dengan yang traditional," kata Dody.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan, kondisi perekonomian ASEAN saat ini relatif stabil dibandingkan kawasan lainnya. Organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD bahkan memandang kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth di tengah berbagai tantangan yang dihadapi ini di tahun 2023 ini.
