Bappenas: Sulit Capai Target Angka Kemiskinan Ekstrim 0% Tahun Depan
Melalui pendekatan ini memungkinkan angka kemiskinan ekstrem Indonesia turun lebih cepat, karena pendekatannya berusaha memahami kemiskinan di luar aspek deprivasi moneter dengan memperhitungkan aspek lainnya seperti akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan ketersediaan infrastruktur dasar.
"Dengan model ini, Yogyakarta misalnya yang tadinya termasuk banyak yang miskin justru berkurang karena tingkat daya beli dan lainya ini sudah tidak dominan, Ini yang kita coba lagi hitung dan kita minta BPS lagi untuk menghitung kembali, mudah-mudahan kita bisa mengurangi kemiskinan absolut itu," kata Suharso.
Suharso menyebut pemerintah melakukan intervensi untuk menekan kemiskinan melalui tiga pendekatan. Ini meliputi intervensi dari tingkat pendapatan penduduk miskin ekstrim, intervensi atas beberapa kebutuhan masyarakat misalnya subsidi, serta intervensi dengan mendorong terbukanya lapangan kerja.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem akan turun hingga menjadi 0% pada tahun depan, bagian dari komitmen pemerintah mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, BPS juga melihat target tersebut sulit dicapai di tengah efek pandemi dan kenaikan harga BBM.
"Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai angka kemiskinan di 7% pada tahun depan dan kemiskinan ekstrem 0%," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS 2023, Jakarta, Senin (30/1).
Ia menyebut ada sejumlah faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan ekstrem, salah duanya efek pandemi dan kenaikan harga BBM subsidi September lalu. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan inflasi sehingga harga-harga makin mahal dan memukul masyarakat terbawah.
