Utang Luar Negeri Indonesia Rp 6.097 T pada Akhir Februari 2023
Utang luar negeri alias ULN Indonesia pada Februari 2023 sebesar US$ 400,1 miliar atau Rp 6.097 triliun. Nilai tersebut turun US$ 4,5 miliar atau Rp 68,5 triliun dibandingkan bulan sebelumnya berdasarkan kurs Jisdor akhir periode tersebut 15.240/US$.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Jumat (14/4).
Secara tahunan, utang luar negeri Indonesia turun 3,7%, lebih dalam dari penurunan 2% pada bulan sebelumnya. Utang luar negeri pemerintah menurun US$ 2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya menjadi US$ 192,3 miliar. Dibandingkan tahun lalu, penurunannya sebesar 4,4%.
"Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor non residen pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi," kata Erwin.
Pemerintah memastikan utang-utang tersebut dipakai untuk membiayai program pemerintah yang produktif. Hampir seperempat dari utang luar negeri pemerintah itu dipakai untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Alokasi untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,8%, jasa pendidikan 16,7%, konstruksi 14,2%, serta jasa keuangan dan asuransi 10,4%.
Utang bank sentral juga turun meskipun relatif kecil sebesar US$ 85 juta menjadi US$ 9,25 miliar. Sedangkan utang luar negeri swasta turun sebesar US$ 2,4 miliar dalam sebulan menjadi US$ 198,6 miliar. Secara tahunan, utang swasta menyusut 3,4%.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pada utang lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing turun sebesar 6,2% dan 2,7% dibandingkan tahun lalu.
Seiring penurunan tersebut, BI melihat struktur utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dan sehat. Utang yang terkendali itu tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto alias PDB sebesar 29,9%, menurun dari bulan sebelumnya 30,3%.
Utang Indonesia dinilai juga tetap sehat. Ini tercermin dari utang bertenor panjang yang mencapai 87,6%. Sebanyak 99,9% dari utang luar negeri pemerintah memiliki tenor jangka panjang, sementara untuk utang swasta sebesar 75,4%.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata dia.
Peran ULN, kata Erwin, juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,
