Amerika Terbebani Utang Segunung, Bagaimana Indonesia?
Pemerintah Amerika Serikat menghadapi tantangan utang umbo yang kini telah melampaui batas yang diizinkan untuk bisa menarik utang baru. Berbeda dari AS, utang pemerintah Indonesia masih jauh dari batas yang diatur dalam undang-undang. Namun, Indonesia dianggap tak boleh lengah karena nominal utang yang terus naik.
Total utang pemerintah AS saat ini telah mencapai US$ 31,5 triliun atau setara Rp 463 kuadriliun. Posisi tersebut sudah melampaui batas maksimal yang diizinkan Kongres AS sebesar US$ 31,4 triliun. Ini artinya, pemerintah AS tidak bisa lagi mencetak utang baru apabila Kongres tak menyetujui peningkatan plafon utang, yang salah satu risikonya bisa berujung pada default alias gagal bayar jika kewajiban utang tak bisa dibayar.
Masalah plafon utang di AS itu sebetulnya bukan hal baru. Legislator AS pada akhir 2021 juga telah merestui kenaikan plafon utang karena AS menghadapi lonjakan utang terutama selama tahun-tahun awal pandemi. Pemerintah AS membutuhkan banyak biaya untuk menjaga masyarakat dan memulihkan ekonomi dari pandemi. Salah satu sumber utama pendanaan itu dari penarikan utang baru.
Amerika tidak sendirian. Sebagian besar negara di dunia juga menghadapi tumpukan utang baru karena Covid-19, termasuk Indonesia. Utang pemerintah Indonesia melesat 62% dalam tiga tahun pandemi. Seiring kenaikan nominal utang tersebut, rasio utang pemerintah juga naik dari akar 2019 masih sebesar 29,8% menjadi 39,57% pada akhir tahun lalu.
Utang pemerintah secara nominal terus naik, pada akhir bulan lalu sebesar Rp 7.879,07 triliun. Meski demikian, rasionya menyusut menjadi 39,17% dari PDB. Sesuai aturan, batas utang pemerintah maksimal 60% dari PDB.
Sekalipun relatif masih jauh dari batas maksimum, Direktur Eksekuti INDE Tauhid Ahmad memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan soal pengelolaan utang pemerintah. Ia menilai utang pemerintah terus naik tetapi perekonomian tak tumbuh signifikan meski ada efek pandemi yang memukul perekonomian domestik beberapa tahun terakhir.
Ia juga mengkhawatirkan kemampuan bayar bunga utang yang jumbo saat penerimaan negara tak bisa terangkat signifikan. Padahal, menurut dia, butuh penerimaan perpajakan yang moncer dengan rasio perpajakan terhadap PDB yang tinggi untuk menjaga agar rasio utang yang terus naik tidak menimbulkan kekhawatiran. Menurunya, dengan rasio perpajakan yang masih di kisaran 9-10% PDB, batas aman utang pemerintah maksimal 30% PDB.
