Ekonom: BUMN Karya 'Sakit' Berpotensi Bebani Negara
Beberapa Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya menjadi sorotan karena memiliki kinerja keuangan yang buruk dengan utang menggunung. Menanggapi kondisi ini, Ekonom memperingatkan kinerja perusahaan pelat merah ini bisa membebani keuangan negara terus menerus.
Dua BUMN karya dengan utang jumbo, Waskita Karya dan Wijaya Karya, belakangan menjadi sorotan karena diduga memanipulasi laporan keuangan. Berdasarkan neraca keuangan kedua perusahaan konstruksi tersebut, total utang mencapai lebih dari Rp 100 triliun pada akhir kuartal I 2023.
Kementerian BUMN bahkan melempar rencana inbreng saham yang mengakibatkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya. Wacana pembentukan holding BUMN karya juga sempat menyeruak.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya korporasi mengurangi beban dengan menjual aset jalan tol dinilai kurang fektif. Terbukti, kinerja BUMN karya masih banyak yang terseok-seok.
Karena itu, ia menyebut bukan tidak mungkin perusahaan akan kembali meminta bantuan negara melalui tambahan penyertaan modal negara (PMN). Kondisi BUMN yang kurang baik ini menambah risiko bagi anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
"Salah satu yang memperbesar risiko dari utang BUMN Karya itu akhirnya bisa membuat keterlibatan pemerintah menjadi lebih besar untuk menanganinya," kata Yusuf.
Selain itu, beberapa BUMN Karya juga sudah melantai di bursa saham. Karena itu, menurut Yusuf, pemerintah bukan tidak mungkin perlu menambah PMN agar pemegang saham tidak khawatir dan membuat kepercayaan investor tetap terjaga.
Senada, Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut tambahan PMN terus menerus kepada BUMN Karya bisa menyedot anggaran negara. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah makin sempit.
Untuk itu, ia mengimbau pemerintah untuk mengevaluais proyek-proyek yang harus diberikan sebagai penugasan kepada BUMN Karya. Pasalnya, tidak semua proyek yang sudah dikerjakan menguntungkan.
"Kalau terus begini polanya, maka BUMN Karya yang sakit kemudian masuk ruang restrukturisasi makin banyak, dan saya pikir ini berisiko karena tambahan PMN bisa makin naik untuk bailout (talangan) BUMN," kata Bhima.
Selain perlu mengevaluasi proyek penugasan BUMN Karya, ia menilai upaya pemerintah membentuk holding BUMN karya bukan jalan yang tepat. Pasalnya akan menjadi tidak adil menyatukan BUMN Karya yang sehat dengan PMN kecil dan BUMN Karya 'sakit' yang memiliki banyak utang.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2024 memuat salah satu risiko BUMN di bidang infrastruktur. Risiko implisit yang timbul berupa peningkatan jumlah kebutuhan ekuitas atas biaya investasi dan modal kerja untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.
Karena itu, Kemenkeu memaparkan tiga mitigasi risiko kontinjensi BUMN karya tersebut. Pertama, merencanakan PMN dengan cermat. Kedua, asesmen terhadap kelayakan proyek yang didanai. Ketiga, koordinasi lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN infrastruktur.
