Kronologi Kisruh Tagih Menagih Utang antara Jusuf Hamka dan Kemenkeu
Polemik antara pengusaha Jusuf Hamka dengan Kementerian Keuangan terkait tagihan utang negara ke PT Citra Marga Nusphala Tbk atau CMNP belum menemui titik terang. Kementerian Keuangan belum memberikan kejelasan terkait rencana pembayarannya dan justru mengaitkan tagihan tersebut dengan utang tiga perusahaan Grup Citra yang terafiliasi dengan Siti Hadijanti Rukmana alias Tutut Soeharto kepada negara.
Curahan hati Jusuf Hamka yang sulit menagih utang negara kepada perusahaannya selama bertahun ramai sejak pekan lalu. Padahal, CMNP telah mengantongi ketetapan hukum tetap pada 2010 yang mewajibkan pemerintah untuk membayarnya.
Kronologi Utang Negara ke Perusahaan Jusuf Hamka
Utang negara terhadap CMNP milik Jusuf Hamka bermula dari penempatan deposito sebesar Rp 78 miliar berpuluh tahun lalu di Bank Yama. Bank yang didirikan dan dimiliki Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto ini kemudian dilikuidasi saat krisis moneter 1998.
Bank Yama sebetulnya saat itu mendapatkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun, deposito CMNP tak mendapat penjaminan karena pemerintah pada saat itu melihat ada afilisasi antara perusahaan dengan Bank Yama.
Pemilik CMNP dan Bank Yama adalah orang yang sama, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut yang merupakan anak Presiden Soeharto. Lantaran afiliasi tersebut, maka permohonan pengembalian dana ditolak oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
CMNP kemudian mengajukan gugatan yang dimenangkan pengadilan. Putusan Pengajuan Kembali dari Mahkamah Agung pada 2010 akhirnya memerintahkan pemerintah mengembalikan deposito dan giro perusahaan yang mencapai Rp 78 miliar. Pemerintah bahkan diwajibkan untuk membayarkan denda 2% per bulan.
Meski keputusan hukum sudah dikantongi CMNP, pemerintah tak juga membayarkan utang tersebut. Jusuf Hamka yang mengambilalih CMNP sejak 2012 kemudian menyurati pemerintah untuk menagih utang tersebut.
Menurut Jusuf Hamka, pihaknya sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Kementerian Keuangan di era Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 2015 terkait rencana pembayaran utang pemerintah tersebut. CMNP bahkan rela memberikan diskon pembayaran utang dan bunganya dari seharusnya Rp 400 miliar menjadi Rp 179 miliar.
Namun, utang tersebut tak kunjung dibayarkan pemerintah. Jusuf Hamka juga mengaku sudah pernah bertemu dengan Menteri keuangan Sri Mulyani terkait utang negara tersebut tetapi hingga kini tak mendapatkan kejelasan.
"Sekarang sudah berlarut-larut, saya tidak mau lagi Rp 179 miliar. Rp 800 miliar itu perhitungan deposito awal Rp 78 miliar dengan denda 2% per bulan sejak awal," kata dia.
Kemenkeu Kaitkan Tagihan Utang Jusuf Hamka dengan Tutut Soeharto dan BLBI
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (12/6) telah memberikan respons terkait tagihan utang Jusuf Hamka. Namun, ia hanya mengatakan perlu mempelajarinya secara teliti tanpa memberikan kepastian terkait pembayarannya.
Sri Mulyani saat itu mengatakan bahwa tagihan utang kepada negara oleh Jusuf Hamka merupakan bagian dari persoalan masa lalu terkait penyelamatan bank pada era krisis moneter 1998. Ia justru menyinggung aset-aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum sepenuhnya kembali ke negara.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban bahkan sempat menyinggung tagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Rp 775 miliar ketiga ditanya terkait tagihan utang negara kepada perusahaan milik Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Namun belakangan, ia mengklarifikasi utang tersebut tak ditagihkan kepada Jusuf Hamka tetapi Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto.
"Waktu saya bilang grup Citra itu, itu Grup Citra yang namanya Citra Lamtoro Gung. Urusan saya itu masih ada di Grup Citra yang saya tagih, itu berbeda dengan CMNP," kata Rionald ditemui di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).
Rionald juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya menagih utang tersebut ke PT Citra Lamtoro Gung Persada. Pemerintah juga pernah memanggil Mbak Tutut dan tiga grup afiliasi Citra lainnya.
Namun saat dikonfirmasi apakah terdapat hubungan antara utang Rp 775 miliar milik PT Citra Lamtoro Gung Persada dengan Jusuf Hamka, Rionald tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya meminta media memeriksa kepemilikan grup itu. “Berbeda dengan CMNP, urusan pembayaran itu bukan urusan saya, kami terus tagih yang grup Citra. Soal kepemilikan itu ada kalian bisa lihat soal kepemilikannya,” ujar Rionald.
Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, pernah ada kaitan antara perusahaan Jusuf Hamka, CMNP dengan anak sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut. Keterkaitan inilah yang menjadi alasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tak mengembalikan deposito CMNP meski memberikan dana talangan ke Bank Yama.
Meski demikian, Yustinus mengaku pemerintah sejak 2010 memang telah diperintahkan Mahkamah Agung untuk membayar ke CMNP terkait tagihan tersebut sesuai dengan putusan. "CMNP ya, bukan Jusuf Hamka. Jusuf Hamka dalam akta perusahaan bukan pemegang saham dan bukan pengurus CMNP," ujar dia.
Yustinus sendiri belum dapat memastikan apakah pemerintah akan menelisik kembali hubungan CMNP dan Tutut Soeharto. Ia juga belum dapat memastikan apakah pembayaran utang tersebut akan dilakukan menunggu penyelesaian tagihan utang negara ke tiga perusahaan terkait Tutut. "Nanti hal tersebut kami koordinasikan dengan instansi terkait," ujarnya.
Mahfud MD Jadi Penengah
Meski berpolemik dengan Kementerian Keuangan, Jusuf Hamka mengaku belum berkomunikasi maupun menerima undangan untuk berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan hingga saat ini. "Hingga saat ini belum ada," ujar Jusuf Hamka, Kamis (15/6).
Adapun Jusuf Hamka sempat diundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM pada Selasa (13/6). Mahfud memanggil Jusuf Hamka untuk meminta penjelasan terkait tagihan utang negara ke CMNP.
Mahfud MD menyatakan akan mempelajari dokumen terkait utang-piutang negara dengan perusahaan milik Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP. Menurut Mahfud ia telah mengantongi seluruh dokumen yang memantik kisruh antara Jusuf Hamka dan Kementerian Keuangan.
"Dokumen itu lengkap, saya pelajari, negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. Sudah tanda tangan, dia mengaku punya utang," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (13/6).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan ia akan berkomunikasi intens dengan Kemenkeu untuk menjernihkan persoalan. Mahfud juga ingin meminta pandangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai masalah itu.
"Ini tiba-tiba muncul. Maka saya tanya pandangannya, saya mulai stafnya dulu, dan nanti saya akan ketemu dengan Menteri Keuangan," kata Mahfud.
Adapun Menteri Keuangan yang ditemui wartawan pada Selasa (13/6) dan Rabu (14/6) tak lagi mau menjawab pertanyaan terkait tagihan utang Jusuf Hamka. Ia hanya tersenyum saat menanggapi pertanyaan wartawan.
