Jakarta Dikepung PLTU, Benarkah WFH Bisa Perbaiki Kualitas Udara?
Satria yang menempuh pendidikan S2 di Peking University pada 2015-2017 mencontohkan Beijing yang pernah memiliki kualitas udara terburuk di dunia beberapa tahun silam. Kota kedua terbesar di Cina ini memiliki karakteristik yang serupa dengan Jakarta yang dikelilingi oleh kota-kota industri.
"Sekitar 70%-80% polusi di Beijing saat itu berasal dari pabrik dan PLTU. Banyak pabrik yang punya PLTU sendiri dan ini kemungkinan besar yang juga terjadi di Indonesia saat ini," kata dial
Namun demikian, menurut dia, Cina sangat efisien dalam mengidentifkasi masalah dan tahu betul bahwa industri dan PLTU adalah penyebab utama polusi udara. Mereka lantas melakukan pergeseran sumber energi dari batu bara yang kotor ke tenaga air yang bersih dalam waktu cepat. Pemerintah Cina juga mengatur dengan ketat mekanime penganangan polusi yang dihasilkan pabrik.
"Sekeliling Beijing itu banyak dilewati bendungan, ini yang dimanfaatkan untuk mengganti sumber energi dari PLTU ke PLTA. Pemerintah kita kan sebenarnya juga banyak bangun bendungan, ini seharusnya bisa jadi contoh," kata dia.
WFH dan Kendaraan Lisrik Bukan Solusi
Satria melihat kebijakan WFH yang ingin ditempuh pemerintah sebagai solusi jangka pendek tak akan banyak memberikan dampak. Udara di Jakarta memang relatif lebih bersih saat pandemi dan kebijakan WFH diterapkan, tetapi itu bukan semata karena penggunaan transportasi menurun signifikan. Kondisi saat itu juga dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas pabrik yang juga terhenti.
"Kalau ingin menyelesaikan masalah, datanya harus transparan dan akurat," kata dia.
Menurut dia, pemerintah perlu memetakan polusi yang disebabkan oleh industri dan melakukan pengawasan lebih tegas kepada pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Pengaturan lebih ketat juga perlu diterapkan untuk PLTU di sekitar Jabodetabek yang bukan hanya dijalankan oleh PLN, tetapi juga swasta.
"Kendaraan listrik juga bukan solusi, karena faktanya 60% sumber listrik kita masih didapat dari batu bara," ujarnya.
Sementara itu, Aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah menilai, ada banyak faktor yang memengaruhi buruknya kualitas udara di Jakarta. Ia juga menilai transportasi bukanlah satu-satunya yang mendominasi.
"Faktor-faktornya banyak tidak bisa fokus di satu hal. Memang transportasi menjadi salah satu kontribusi. Tapi ada sektor lain, misalnya industri," kata dia kepada Katadata.co.id.
Pria yang akrab disapa Anca ini mengatakan, Walhi mencatat, terdapat 1.100 sumber pencemar tidak bergerak. Sekitar 130-150 di antaranya menyebabkan polusi udara. "Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat," kata dia.
Sumber tidak bergerak ini mencakup industri yang memiliki aktivitas pembakaran dan menghasilkan polusi hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, ia tak memiliki data yang terang bagaimana sumbangan industri terhadap polusi udara tersebut.
"Selain industri, pembakaran sampah hingga peristiwa kebakaran juga punya kontribusi. DI Jakarta ada sekitar 50 kejadian kebakaran setiap bulan," kata dia.
Oleh karena itu, Anca menilai pemerintah tak bisa hanya mengeluarkan satu solusi untuk mengatasi masalah pencemaran udara, apalagi yang bersifat jangka pendek seperti kebijakan WFH. Ia juga menekankan bahwa udara bersih adalah hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tak boleh menganggap enteng persoalan ini.
"Yang kami lihat, isu pencemaran udara ini masih dianggap enteng oleh pejabat-pejabat terkait," ujarnya.
