Pengusaha Belum Siap, Apindo: Jangan Buru-buru Terapkan Pajak Karbon
Pemerintah masih mematangkan peraturan pajak karbon meski sudah meluncurkan perdagangan karbon pada Selasa (26/9). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan saat ini baru industri batu bara yang siap dikenakan pajak karbon.
Shinta mengatakan, penerapan pajak karbon akan membebankan para pelaku usaha yang tertarik dalam perdagangan bursa karbon, karena akan meningkatkan biaya. Selain itu, ada beberapa perusahaan kecil yang ingin berkecimpung.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk tidak buru-buru dalam menerapkan pajak bursa karbon tersebut. Menurut dia, sebelum pajak tersebut diterapkan tentu dibutuhkan roadmap (peta jalan), sehingga perlu adanya analisa terlebih dahulu.
“Penerapan pajak ini kan penuh roadmap, dan kita mesti menganalisa. Jadi bisa dibilang banyak industri yang belum siap untuk dikenakan pajak karbon karena itu kan masuk ke dalam cost juga pada akhirnya, jadi ini perlu waktu,” ujarnya dalam acara Bloomberg Technoz Ecofest di Jakarta, Rabu (27/9).
Dengan begitu, dia mengatakan pemerintah harus mendorong pelaku usaha kecil untuk bisa turut berpartisipasi dalam perdagangan bursa karbon, jangan hanya mementingkan pelaku usaha besar saja. Pasalnya, perekonomian di Indonesia bukan hanya diikuti oleh korporasi besar, namun di dalamnya juga terdapat UMKM.
“Enggak usah ngomongin soal karbon, kita mau ngomongin soal going ke ekonomi yang hijau saja, ini kan sesuatu yang harus jadi perhatian kita, maka pelaku usaha kecil juga harus dibantu,” ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan pajak karbon akan digodok untuk mengantisipasi Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM) yang akan diterapkan Uni Eropa (EU) mulai 2026.
“Regulasinya akan dilengkapi, salah satunya karena Eropa akan menerapkan CBAM pada 2026. Tahun 2024 mereka akan sosialisasi, artinya industri kita harus siap untuk menjadi basis energi hijau dan menjadi industri bersih—dan itu perlu ada investasi,” ujarnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9).
