Menko Airlangga: Inflasi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang dan Korsel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pencapaian inflasi Indonesia pada tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3% plus minus 1%. Capaian tersebut dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan inflasi sepanjang 2023 mencapai 2,61%. Level inflasi ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,51%. Bahkan, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, tingkat inflasi pada 2023 merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/1).

Menurut Airlangga, beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di antaranya Euro Area 2,4%, Jepang 2,8%, Amerika Serikat 3,1%, Korea Selatan 3,2%, Jerman 3,2%, Inggris 3,9%, Rusia 7,5%, Turki 62,0%, dan Argentina 160,9%.

Airlangga menjelaskan, perkembangan inflasi Desember 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Komponen harga diatur pemerintah atau administered prices mengalami inflasi sebesar 0,39% secara bulanan atau 1,72% secara tahunan.

Secara bulanan dan tahunan, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, dan rokok kretek putih menjadi komoditas penyumbang inflasi IHK Desember 2023. Sementara komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), atau 1,80% (yoy).

“ Secara tahunan inflasi inti masih terjaga meskipun dalam tren melandai. Lebih lanjut, berdasarkan catatan Trading Economics. Realisasi inflasi inti Indonesia merupakan salah satu yang terendah yakni berada di peringkat 10 dari 86 negara,” ujarnya.

El Nino Sebabkan Produksi Pangan Tidak Optimal

Komponen harga pangan bergejolak (volatile food/VF) mengalami peningkatan sebesar 1,42% mtm atau 6,73% yoy. Airlangga menjelaskan, gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal.

“Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023,” ujarnya.

Mengantisipasi hal itu, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.

Penerima Bantuan Pangan Sesuai Target

Hingga Desember 2023, penerima bantuan pangan atau CBP tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai dengan target Pemerintah di level 1,2 juta ton. Sementara penyaluran SPHP mencapai 1,2 juta ton atau 110,3% dari target.

Selanjutnya penyaluran bantuan pangan beras dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk periode September-Desember sendiri telah tersalurkan sebesar 852,33 ribu ton atau 99,82% dari target.

"Pemerintah juga melaksanakan program mobilisasi pangan melalui fasilitasi distribusi pangan. Komoditas pangan yang telah terealisasi sebanyak 2,54 ribu ton, dengan realisasi terbanyak pada komoditas jagung, kedelai, dan beras," ujarnya.

Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional pada 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota. Sementara itu, program serupa seperti Operasi Pasar Murah juga telah dilaksanakan oleh 448 Pemerintah Daerah untuk menahan gejolak harga di daerah.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran,” ujar Airlangga.