Usul Prabowo Banyak Ditolak Menkeu, Ini Realisasi Anggaran Kemenhan
Membuat ringkasan dengan AI
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengeluhkan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) beberapa kali ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu alasannya karena ada penyesuaian fokus (refocusing) anggaran selama pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).
"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menkeu. Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid-19 selama dua tahun, di mana terjadi refocusing. Banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.
Walau ada penyesuaian, anggaran pertahanan justru melonjak signifikan pada 2023 lalu. Prabowo bahkan mendapat anggaran jumbo Rp 70,9 triliun dari pemerintah. Nilai itu meningkat 36% dibandingkan total belanja tahun sebelumnya Rp 52,1 triliun.
Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi dan Kinerja APBN 2023, Selasa (2/1) lalu, mengungkapkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk alat utama sistem senjata (alutsista), sarana dan prasarana dari alat angkut kapal perang.
"Kemudian angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan," kata Sri Mulyani.
Untuk tahun ini, bendahara negara ini mengalokasikan anggaran pertahanan Rp 139,27 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Penetapan anggaran ini turun 3,46% dari outlook 2023 sebesar Rp 144,26 triliun.
Anggaran tersebut paling besar dialokasikan untuk mendukung kinerja manajemen Rp 77,56 triliun. Terbesar kedua untuk modernisasi alutsista dan non-alutsista, serta sarana prasarana (sarpras) pertahanan sebesar Rp 43,01 triliun.
Sri Mulyani Buka Opsi Tarik Utang
Sri Mulyani sempat bertemu Prabowo di Istana Negara pada Rabu (29/11). Salah satu yang dibahas terkait kenaikan anggaran pertahanan 2024, termasuk anggaran belanja alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri.
"Diketahui Kemenhan, anggarannya adalah anggaran di dalam DIPA seperti hari ini. Namun Kemenhan ini, ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengungkapkan, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Presiden Joko Widodo telah menyetujui anggaran pertahanan senilai US$ 20,75 miliar untuk periode 2020 - 2024.
"Kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25,0 miliar terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$ 20,75 miliar ke US$ 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati," ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membeberkan alasan Kemenhan meningkatan kebutuhan anggaran, karena kondisi alutsista yang perlu diperbarui. Kemudian adanya ancaman keamanan serta peningkatan dinamika geopolitik.
"Di sisi lain, [anggaran] masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, pada tahun 2034, kata Sri Mulyani, ada tiga rencana strategis (renstra) yang sudah disetujui dan berdasarkan keputusan Presiden Jokowi.
"Sesuai keputusan Bapak presiden sebelumnya, yaitu US$ 55 miliar yang akan [digunakan] untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 restra jadi. Dalam hal ini [tahun] 2024 - 2029 nanti, kemudian 2029 - 2034," ujarnya.
