Usul Prabowo Banyak Ditolak Menkeu, Ini Realisasi Anggaran Kemenhan
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengeluhkan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) beberapa kali ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu alasannya karena ada penyesuaian fokus (refocusing) anggaran selama pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).
"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menkeu. Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid-19 selama dua tahun, di mana terjadi refocusing. Banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.
Walau ada penyesuaian, anggaran pertahanan justru melonjak signifikan pada 2023 lalu. Prabowo bahkan mendapat anggaran jumbo Rp 70,9 triliun dari pemerintah. Nilai itu meningkat 36% dibandingkan total belanja tahun sebelumnya Rp 52,1 triliun.
Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi dan Kinerja APBN 2023, Selasa (2/1) lalu, mengungkapkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk alat utama sistem senjata (alutsista), sarana dan prasarana dari alat angkut kapal perang.
"Kemudian angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan," kata Sri Mulyani.
Untuk tahun ini, bendahara negara ini mengalokasikan anggaran pertahanan Rp 139,27 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Penetapan anggaran ini turun 3,46% dari outlook 2023 sebesar Rp 144,26 triliun.
Anggaran tersebut paling besar dialokasikan untuk mendukung kinerja manajemen Rp 77,56 triliun. Terbesar kedua untuk modernisasi alutsista dan non-alutsista, serta sarana prasarana (sarpras) pertahanan sebesar Rp 43,01 triliun.
