Anies Sebut Rasio Utang Ideal 30%, Jokowi: UU Membolehkan 60% PDB

Presiden RI Joko Widodo menekankan rasio utang negara saat ini masih dalam kondisi baik dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang diperbolehkan hingga 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60%, dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan gross domestic product (GDP) itu masih pada kondisi baik dan aman, masih di bawah 40%," kata Jokowi dikutip dari Antara, Selasa (9/1).

Jokowi menekankan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa serta bernegara semuanya mengacu pada undang-undang. Misalnya, rasio utang terhadap PDB yang terjadi saat ini, masih berada dalam koridor undang-undang.

"Ingat, di negara besar itu sudah ada yang 260%, ada yang 220%. Ada yang di tetangga kita, enggak saya sebut negaranya, 120%, ada yang 66%," ujar Jokowi.

Jokowi menilai yang paling penting adalah utang harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan produktif dan bisa memberikan keuntungan kembali kepada negara sehingga pemerintah bisa membayarnya.

"Dengan adanya kenaikan GDP kita, dari tahun ke tahun, periode ke periode, saya kira yang paling penting itu," katanya.

Anies Pertanyakan Rasio Utang Ideal ke Prabowo

Dalam Debat Capres Ketiga di Jakarta, Minggu (7/1) malam, Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan khawatir  terhadap utang luar negeri Indonesia akan berisiko terhadap kedaulatan. Sehingga, harus ada batas aman antara utang negara berkembang dan menengah seperti Indonesia.

Apalagi, rasio utang negara berkembang dan negara maju berbeda. Sehingga, ia menyarankan ada proporsi yang ideal untuk utang Indonesia.

"Kalau hanya mengatakan utang kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya. Menurut hemat kami, [rasio] utang kira harus maksimal berada di angka 30% dari GDP sehingga kita aman di bawah 30%," ujar Anies.

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mempertanyakan pernyataan Anies tersebut