Sri Mulyani Tambah Investasi Rp 1,9 T ke Tiga Lembaga Internasional

 Zahwa Madjid
10 Januari 2024, 13:23
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp1
Button AI Summarize

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah investasi di tiga lembaga keuangan internasional mencapai  Rp 1,90 triliun pada tahun ini. Ketiga lembaga tersebut, yakni Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan Islamic Development Bank.

Penambahan investasi diberikan kepada Islamic Development Bank Rp 1,53 triliun atau setara dengan US$ 102,7 juta, pembayaran tunai kepada International Fund for Agricultural Development sebesar Rp 59,6 miliar atau setara dengan US$ 4 juta, dan kepada International Development Association sebesar Rp 316,3 miliar.

Penambahan investasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161 Tahun 2023 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024.

“Penambahan Investasi akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2024,” bunyi pasal 3 ayat (5) PMK No 161/2023 dikutip Rabu (10/1). Beleid ini juga diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024..

“Pelaksanaan penambahan investasi pemerintah pada LKI dilakukan oleh kepala pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, badan kebijakan fiskal, selaku kuasa pengguna anggaran sub bagian anggaran bendahara umum negara investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian tertulis dalam pasal 6 PMK No 161/2023.

Adapun Islamic Development Bank yang berkedudukan di Arab Saudi didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara-negara anggota dan komunitas muslim baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan prinsip syariah.

International Fund for Agricultural Development yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkedudukan di Italia, didirikan dengan tujuan untuk pembangunan pertanian di negara-negara anggota yang masih berstatus sebagai negara miskin atau negara berkembang melalui pemberian hibah dan penyediaan pinjaman lunak.

International Development Association adalah LKI yang merupakan bagian dari World Bank Group dan berkedudukan di Amerika Serikat. LKI Didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas serta standar hidup di negara-negara anggota yang masih berstatus sebagai negara miskin melalui pemberian hibah dan penyediaan pinjaman lunak.

Reporter: Zahwa Madjid
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...