Efek Domino Jika Sri Mulyani Mundur, Investor Bisa Tinggalkan RI
Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyeruak sejak awal tahun. Hal ini membuat khawatir pelaku pasar dan investor jika bendahara negara ini benar-benar mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Posisi Sri Mulyani yang vital di pemerintahan akan memberi efek domino jika dia mundur dari kabinet. Apalagi, Menkeu memiliki peran penting untuk mengurus keuangan dan kekayaan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan bersama presiden.
Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bahkan menilai, kredibilitas keuangan pemerintahan berpotensi menurun jika Sri Mulyani mundur. Karena selama ini, kredibilitas keuangan dan pengelolaan fiskal nasional dipandang sangat baik berkat kehadiran Sri Mulyani di pos kementerian keuangan.
“Kredibilitas keuangan nasional ini berkaitan dengan kemampuan fiskal nasional dalam merespon berbagai tekanan ekonomi, baik internal maupun eksternal, yang selama ini dipandang baik oleh pelaku usaha nasional dan investor global," kata Ronny kepada Katadata.co.id, Kamis (1/2).
Artinya, di bawah otoritas menkeu yang dinahkodai Sri Mulyani, perekonomian nasional akan memiliki bantalan fiskal yang kuat, adaptif, dan prospektif.
Selain itu, publik dan investor menganggap kredibilitas fiskal di bahwa pimpinan Sri Mulyani lebih berkelanjutan dan memiliki disiplin tinggi dalam pengelolaan anggaran negara. Sehingga berinvestasi pada surat utang pemerintah dan berbagai surat berharga negara (SBN) dianggap lebih aman dan menguntungkan.
Rupiah Berpotensi Melemah
Kedua, menurut Ronny, potensi capital outflow akan semakin membesar jika Sri Mulyani mundur. Imbas dari itu, adalah depresiasi atau pelemahan rupiah. Lalu inflasi barang berbasis bahan baku impor. Berlanjut dengan memburuknya prospek investasi, terutama pada sektor finansial. Berakhir dengan turunnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri investor untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di bidang finansial seperti surat utang negara, surat utang korporasi, pun pasar modal, karena dianggap disiplin fiskal akan melemah ketika Sri Mulyani tidak lagi menjabat,” ujarnya.
Sementara untuk proyek pemerintah, secara alokasi, tidak akan banyak berubah karena sudah dikunci di APBN 2024. Namun menurutnya, disiplin fiskal dari belanja proyek tersebut berpotensi memburuk sehingga proyek berpeluang menjadi semakin kurang efisien.
Kesulitan Peroleh Pinjaman Baru
Menurut direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, Sri Mulyani adalah salah satu menteri keuangan yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka dari itu, jika ia meninggalkan kabinet Jokowi efeknya akan terjadi syok terhadap para investor dan kreditur.
“Dan bahkan konsekuensinya, kita akan susah mendapatkan pinjaman baru serta kerja sama investasi khususnya transisi energi yang sedang progres negosiasi dalam bentuk JETP terancam bisa jalan ditempat atau bahkan bisa dibatalkan karena bicara kredibilitas,” ujar Bhima.
Namun di sisi lain, jika Sri Mulyani tidak mundur, justru kredibilitas Sri Mulyani bisa dipertanyakan. Karena menurutnya, saat ini sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi presiden Jokowi yang membahayakan. Selain itu, tingkat korupsi di kementerian keuangan juga tinggi.
“Korupsinya sudah sangat sistemik beberapa proyek infrastruktur mau digenjot tapi anggarannya tidak ada, ini menimbulkan konflik moral juga untuk Sri Mulyani. Jadi kalau dia bertahan, kredibilitasnya juga akan dipertanyakan,” ujarnya.
Sebab, kredibilitas Sri Mulyani sangat penting di kabinet . Kalau Sri Mulyani mundur, proyek yang sedang berjalan bisa terganggu dan investor mengalihkan investasinya ke negara lain yang memiliki kredibilitas besar.
Bahkan isu kemunduran ini juga bisa menjadi sebuah tamparan keras untuk Jokowi. Sebab, menurut Bhima, tanpa Sri Mulyani perekonomian Indonesia akan sangat rapuh dan kepercayaan internasional hanya bergantung pada dirinya.
“Dan ini menjadi pertanyaan besar, ada apa di internal karena sosok Sri Mulyani bukan politisi, ia adalah birokrat teknokrat akademisi sehingga ini menunjukkan Jokowi tidak lagi memiliki dukungan moril dari menteri yang memiliki kapasitas dibidang ekonomi,” ujarnya.
