Rupiah Melemah, Kadin Minta Insentif Jaga Kinerja Sektor Manufaktur
Membuat ringkasan dengan AI
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai penguatan nilai tukar rupiah bukan satu-satunya strategi dalam menjaga kinerja operasional sektor manufaktur.
Menurutnya, langkah cepat yang dapat dilakukan untuk menjaga sektor manufaktur dalam kondisi saat ini adalah insentif percepatan arus bahan baku. Hal ini lantaran sebagian bahan baku sektor manufaktur masih bergantung pada impor.
Oleh karena itu, pembebasan atau pelonggaran pajak impor beberapa komoditas bahan baku dapat meringankan beban pabrikan.
"Instrumen-instrumen penguatan manufaktur saat ini bukan hanya dari sisi nilai tukar. Ini yang harus hati-hati, karena semua pihak sedang hanya melihat pergerakan rupiah," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (25/6).
Maka dari itu, Arsjad berniat untuk mengajukan diskon bea masuk hingga pembebasan Pajak Penghasilan untuk pengadaan bahan baku impor. Arsjad berpendapat insentif tersebut pada akhirnya akan mempercepat arus bahan baku impor dan menggenjot performa pabrikan, khususnya yang berorientasi ekspor.
Pada saat yang sama, Arsjad mendorong pemerintah untuk memperketat impor barang jadi, khususnya tekstil impor. Arsjad menduga masih ada oknum-oknum yang mengakibatkan industri tekstil dipenuhi produk impor.
"Industri tekstil saat ini membantu banyak teman-teman UMKM yang berbentuk industri rumahan, bukan hanya pabrik tekstil," katanya.
Untuk diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional telah memvalidasi angka PHK di industri tekstil dan alas kaki mencapai 13.800 orang pada paruh pertama tahun ini. Angka tersebut diproyeksi dapat menembus 40 ribu orang lantaran mayoritas PHK di industri tekstil tidak dilaporkan.
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex melaporkan telah melakukan PHK terhadap 3.000 orang tenaga kerjanya. Salah satu sebab langkah PHK diambil adalah maraknya barang impor dari Cina di pasar lokal.
Daya saing tekstil dari Negeri Panda saat ini lebih tinggi karena banyak masuk dari jalur tidak resmi dan tidak membayar pajak apapun. Dampaknya, industri dalam negeri menjadi babak belur.
"Kami mengharapkan pemerintah bisa menetapkan barrier (hambatan) tarif maupun non-tarif untuk produk-produk tekstil asal Cina," kata Welly dalam paparan publik, Selasa (25/6).
Daya saing tekstil asal Cina bahkan lebih tinggi dari Sritex. Sebab, perusahaan membayar beberapa jenis pajak, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan karyawan.
Di sisi lain, biaya produksi pabrik tekstil lokal sudah cukup rendah. Biaya tenaga kerja Sritex termasuk rendah karena berada di Jawa Tengah. Hanya satu negara yang mampu menyaingi biaya tenaga kerja di provinsi tersebut, yaitu Bangladesh.
