Airlangga Bantah Kabar Prabowo Bakal Naikkan Rasio Utang hingga 50%
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya wacana bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bakal meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan pada masa pemerintahan Prabowo tetap di bawah 40% dari PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3%.
“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40% [rasio utang] dan current account defisitnya 3%," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7).
Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Hasyim menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50% dari PDB.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN di pemerintahan Prabowo ke depan. “Ya itu kan wacana saja yang dibahas," kata dia.
Defisit Dijaga di Level Moderat
Pada kesempatan berbeda, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit APBN 2025 diatur dalam level moderat.
“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.
Menurut Eko, perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3%.
“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.
