Anggaran Makan Bergizi Gratis Senilai Rp 71 Triliun Masuk Pos Belanja Kesehatan
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Keuangan menyampaikan, program makan siang gratis masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program ini bersanding dengan kegiatan di bidang kesehatan, seperti penurunan stunting.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan berkata, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.
“Di bidang kesehatan, kita akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan makanan bergizi pada masyarakat,” kata dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 secara daring, Selasa (30/7).
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan yang akan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk merespons tantangan pembangunan. Lalu anggaran hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja masyarakat Indonesia.
Alokasi Anggaran Rp 71 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran makan bergizi gratis akan diberikan secara bertahap. Hal itu juga sudah disekapati oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan program makan bergizi gratis.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau di tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.
Anggaran tersebut lebih kecil dari anggaran yang diusulkan Prabowo saat kampanye mencapai Rp 400 triliun hingga Rp 450 triliun per tahun. Meskipun anggaran terbatas, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira memastikan kualitas makanan tidak akan menurun.
Dengan begitu, bakal ada penyesuaian atau pengurangan jumlah penerima tahap awal, tapi dari segi kualitas dan gizi makanan tetap terjaga.
“Secara kuantitas, pastinya akan ada pengurangan karena kita tidak ingin kualitas yang diterima menurun. Buat apa kalau kualitasnya tidak sesuai?" kata Anggawira usai menghadiri acara bertajuk Economist Gathering: The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency di Jakarta, Senin (29/7).
Hanya saja, penyesuaian alokasi biaya makan bergizi gratis per porsi sampai saat ini belum diputuskan. Sebab, uji coba makan bergizi gratis masih dilakukan di 20 lokasi dan dananya didapatkan dari berbagai dana tanggung jawab sosial (CSR).
“Macam-macam, misalnya Pemda punya dana, APBD, kementerian juga ada dan pihak swasta," ujar Anggawira.
