Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Belum Berubah, Masih Rp 71 Triliun
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggran program makan bergizi gratis yang diinisiasi presiden terpilih Prabowo Subianto itu belum ada perubahan, yaitu masih Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.
"Mengenai detilnya nanti bapak presiden terpilih (Prabowo) terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).
Dia juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya program makan bergizi gratis.
"Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025," kata dia.
Selain itu, dia mengaku telah melaporkan kepada Jokowi dan Prabowo untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM- PPKF).
"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ujarnya.
Diketahui, deviasi adalah selisih antara rencana penarikan pada halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja.
Kerangka APBN 2025 Disampaikan 16 Agustus 2024
Dia mengatakan postur kerangka APBN 2025 yang akan diumumkan pada 16 Agustus nantinya tidak jauh berbeda dengan KEM-PPKF yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada 6 Juni lalu.
Saat itu, KEM PPKF telah disepakati oleh Komisi XI DPR bersama Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
"Untuk postur APBN 2025 diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ujar Sri Mulyani.
